TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan terus mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan.
Regulasi ini ditargetkan rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun ini demi mewujudkan kemandirian pangan di Bumi Paguntaka.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketahanan Pangan DPRD Tarakan, Dapot Sinaga, mengungkapkan proses pembahasan secara maraton telah memasuki tahap krusial.
Seluruh materi pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dipastikan telah rampung dengan sejumlah penyesuaian penting.
”Raperda ini sangat baik karena di setiap pasalnya mementingkan keberadaan produk lokal. Kita paham selama ini banyak komoditas pangan yang didatangkan dari luar. Lewat Perda ini, masyarakat dan pemerintah diarahkan agar Kota Tarakan bisa menjadi penyedia pangan mandiri,” kata Dapot.
Politisi Partai Hanura ini menegaskan, percepatan pembahasan dilakukan karena kehadiran aturan tersebut sangat vital.
Payung hukum ini dinilai mendesak untuk melindungi sekaligus membina para petani dan pelaku usaha pangan lokal agar tidak kalah bersaing dengan pasokan dari luar daerah.
Dapot mencontohkan, sejumlah komoditas yang produksinya sudah mencukupi di dalam daerah, seperti daging ayam potong, wajib mendapatkan prioritas utama di pasar lokal.
Dengan dikebutnya regulasi ini, DPRD berharap kepastian hukum segera tercipta. Selain untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat, Perda ini diharapkan mampu menjaga iklim usaha serta membuka lapangan kerja lebih luas bagi warga Tarakan.
”Perda Ketahanan Pangan ini sangat kita tunggu bersama. Harapan kita, Tarakan bisa mandiri memproduksi kebutuhan pangannya sendiri sehingga perekonomian daerah semakin kuat,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post