TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika.
Langkah ini diambil guna memperkuat sistem perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba di daerah.
Agenda pengajuan tersebut disampaikan melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Raperda P4GN yang dipaparkan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, Sabtu (14/11/26).
Dalam pemaparannya, Harjo mengungkapkan urgensi pembentukan regulasi anyar ini didasari oleh tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Secara filosofis, raperda ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melindungi kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.
Sementara itu, dari aspek sosiologis, posisi strategis Tarakan sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perairan dengan konektivitas tinggi membuat daerah ini memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap peredaran gelap narkotika.
”Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian khusus karena penyalahgunaan narkotika dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Harjo.
Adapun dari segi yuridis, penyusunan raperda ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
Melalui regulasi ini, DPRD Tarakan mematok lima tujuan utama, mulai dari memberikan landasan hukum bagi pemda dalam melakukan fasilitasi pencegahan, mendongkrak partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, hingga mengoptimalkan deteksi dini serta rehabilitasi.
Keberadaan peraturan daerah ini juga dinilai selaras dengan visi Kota Tarakan tahun 2025–2029 untuk mewujudkan kota cerdas (smart city) yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang bersih dari narkoba.
Usai penyampaian nota penjelasan ini, mekanisme selanjutnya menempatkan raperda tersebut sebagai bahan bagi pihak eksekutif untuk menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna tahap berikutnya.(**)
Discussion about this post