NUNUKAN, Fokusborneo.com – Wajah Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), tampak memprihatinkan.
Ponton yang menjadi tumpuan hilir mudik ribuan penumpang kini rusak parah. Parahnya lagi, petugas di lapangan sampai harus merogoh kocek pribadi demi menambal kerusakan tersebut.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dewan mendesak agar pemerintah tidak tinggal diam melihat keselamatan warga dipertaruhkan.
Kerusakan di PLBL Nunukan bukan sekadar masalah estetika. Sejumlah titik krusial mengalami kerusakan serius, mulai dari tiang penyangga yang keropos, komponen bangunan yang terlepas, hingga kebocoran parah yang membuat petugas harus rutin menguras air setiap hari.
Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, tak menampik kondisi tersebut. Faktor cuaca ekstrem seperti hujan deras dan angin kencang memperparah situasi konstruksi yang sudah berumur sejak dibangun sekitar tahun 2006 silam atau hampir berusia dua dekade.
”Kami khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi berjalan, jadi kami berinisiatif melakukan penanganan darurat sebisanya bersama rekan-rekan petugas. Titik terparah ada di Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran,” kata Saifullah, Sabtu (14/11/26).
Lantaran anggaran resmi belum turun, petugas UPTD terpaksa bergerak secara swadaya. Mereka mengumpulkan uang patungan demi membeli pasir dan semen untuk perbaikan darurat agar kerusakan tidak semakin meluas.
Aksi patungan petugas ini mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kaltara Fraksi PDI Perjuangan, Arming. Ia menyayangkan lambatnya penanganan fasilitas publik yang menjadi urat nadi transportasi laut di perbatasan tersebut.
Arming mengaku sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi sejak Agustus 2026 lalu, mulai dari Ponton 1, Ponton 2, hingga kawasan dermaga.
”Sejak awal pembangunan Dermaga 3, Ponton 3, hingga melihat langsung Ponton 1 dan 2 pada monitoring Agustus lalu, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Ini fasilitas pelayanan publik vital dengan mobilitas warga terbesar di Nunukan, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda,” tegas Arming.
Meski mengapresiasi inisiatif para petugas yang bergotong royong, ia mengingatkan bahwa aksi swadaya tidak boleh dijadikan solusi permanen. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban penuh atas kelayakan fasilitas publik.
Menanggapi masalah ini, Arming menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara. Dari komunikasi tersebut, terungkap ada alokasi anggaran pemeliharaan sekitar Rp160 juta.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk merenovasi Ponton 1 yang kerusakannya paling parah. Sementara itu, perbaikan untuk Ponton 2 akan disesuaikan dengan sisa anggaran yang ada.
Arming menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan keselamatan masyarakat. DPRD Kaltara dipastikan akan terus mengawal proses eksekusi anggaran ini hingga tuntas.
”Kita tidak boleh tutup mata karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Saya akan terus mengawal proses ini agar anggaran yang ada segera dieksekusi dan PLBL Nunukan kembali layak melayani warga,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post