TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Regulasi ini digodok agar masyarakat setempat tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke Bumi Paguntaka.
Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menyebut aturan ini lahir untuk menjawab kesenjangan sosiologis di lapangan. Selama ini, laju investasi di daerah dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan terserapnya tenaga kerja lokal.
”Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Adyansa saat menyampaikan nota penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan, Sabtu (14/11/26).
Meski memprioritaskan warga lokal, Adyansa buru-buru menepis anggapan bahwa aturan ini bakal menutup pintu bagi pekerja perantau. Ia juga menjamin regulasi tersebut tidak akan menghambat investor yang ingin menanamkan modalnya di Tarakan.
Menurutnya, Raperda ini justru hadir untuk mencari titik temu antara kepentingan dunia usaha yang butuh tenaga kompeten dengan hak konstitusional warga lokal mendapatkan pekerjaan yang layak.
”Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah,” tegasnya.
”Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” sambung Adyansa.
Untuk memastikan warga lokal mampu bersaing secara sehat, DPRD Tarakan juga memasukkan poin peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam draf aturan tersebut.
Nantinya, akan ada penguatan pada sektor pendidikan vokasi, pelatihan kerja, hingga sertifikasi kompetensi.
Tak hanya soal akses lowongan kerja, Raperda ini turut memayungi aspek perlindungan yang lebih luas. Mulai dari jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemenuhan hak pekerja perempuan, hingga perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
Melalui payung hukum ini, legislatif menargetkan terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus hubungan industrial yang harmonis di Kota Tarakan.(**)














Discussion about this post