TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Asrin Saleh, menyoroti persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir, khususnya di Kelurahan Tanjung Pasir dan Tanjung Batu.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tarakan yang membahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Tarakan, Senin (16/11/26).
Asrin mengungkapkan, banyak nelayan berdomisili di Tanjung Pasir dan Tanjung Batu yang hingga kini belum mendapatkan jatah BBM bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Batu.
Padahal, keberadaan SPBU tersebut di wilayah mereka awalnya diharapkan mampu mempermudah para nelayan dalam memenuhi kebutuhan BBM sesuai peruntukan profesi mereka.
Namun, ia menjelaskan terdapat prosedur ketat yang harus dilewati nelayan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU, salah satunya adalah wajib menunjukkan surat rekomendasi yang diterbitkan UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Selain masalah prosedur, pihak DPRD juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas oknum “pengelap” BBM baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat di SPBU Tanjung Batu.
Asrin mempertanyakan dasar hukum para oknum yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut bisa memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar, sementara para nelayan asli setempat justru kesulitan mendapatkannya.
Berdasarkan data pengelolaan SPBU Tanjung Batu saat ini, layanan penyaluran baru mencakup sekitar 40 persen nelayan di wilayah pesisir tersebut.
”Contohnya untuk mengurus surat rekomendasi, nelayan dihadapkan pada syarat seperti surat ksepaka, BPJS, NIB, dan lain-lain. Sementara syarat untuk mengurus surat-surat tersebut seringkali mengharuskan mereka memiliki KTP nelayan terlebih dahulu, yang ini kerap menjadi kendala di lapangan,” ujar Asrin.
Menyikapi berbagai kendala tersebut, DPRD Kota Tarakan mengagendakan Rapat Lanjutan bersama seluruh instansi terkait pada keesokan harinya.
Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat dan nelayan di pesisir Tanjung Pasir serta Tanjung Batu bisa dengan mudah mendapatkan surat rekomendasi.
DPRD juga mendorong pihak pemerintah dan instansi terkait untuk turun langsung menjemput bola ke wilayah nelayan, serta mendirikan posko-posko khusus di wilayah pesisir.
Langkah ini diharapkan dapat membantu warga mempermudah pengurusan surat rekomendasi sehingga kuota dan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan dapat terpenuhi secara adil.
”Harapan kami ke depan, dengan adanya SPBU di wilayah pesisir ini, prioritas utama tetap diberikan kepada masyarakat nelayan setempat agar kebutuhan melaut mereka bisa tercukupi,” pungkasnya.(**)











Discussion about this post