TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengambil sikap tegas menyusul carut-marut penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di wilayah Kota Tarakan.
Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan Komisi III, persoalan pelik ini tidak hanya berkutat pada pelayanan di lapangan, melainkan bersumber dari sengkarut kepemilikan kartu nelayan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan permasalahan ini mencuat setelah pihaknya menerima banyak keluhan, mulai dari dugaan pelayanan operator SPBU yang kurang santun hingga tidak meratanya distribusi BBM bersubsidi bagi warga pesisir.
Dari hasil penelusuran mendalam di lapangan, distribusi BBM subsidi di wilayah Tanjung Batu dan Tanjung Pasir ternyata baru menyerap sekitar 40 persen dari total kuota yang ada.
Ironisnya, alih-alih dinikmati sepenuhnya oleh warga setempat, antrean justru dipadati nelayan dari wilayah lain seperti Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.
”Setelah kita telusuri, kembali lagi itu masalah kartu nelayan. Makanya ini kita mau percepat,” ujar Simon usai memimpin rapat, Senin (16/11/26).
Simon menjelaskan, rendahnya serapan kuota di wilayah tersebut bukan tanpa alasan. Banyak nelayan di Tanjung Batu dan Tanjung Pasir yang tidak memiliki kartu nelayan karena kesibukan mereka di laut, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengurus administrasi.
Padahal, kepemilikan kartu nelayan dan KTP dengan profesi nelayan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan BBM subsidi.
Kondisi ini diperparah dengan menumpuknya nelayan dari berbagai kecamatan lain yang ikut menyerbu SPBU di Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Akibatnya, antrean menjadi mengular, membludak, dan memicu kecurigaan di tengah masyarakat terkait potensi penyimpangan distribusi.
Meski demikian, pihak legislatif menyatakan belum menerima laporan resmi terkait indikasi penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi oleh oknum non-nelayan.
“Kita tidak akan membuat statement itu karena belum ada yang melaporkan ada indikasi penyimpangan. Tapi yang paling utama adalah kita menuntaskan permasalahan nelayan untuk mendapat rekomendasi secara cepat dan tepat,” tegas Simon.
Selain persoalan administrasi, sorotan tajam juga diarahkan kepada sikap para operator SPBU. Simon menyayangkan adanya insiden pelayanan yang kurang santun kepada masyarakat, yang sempat viral di media sosial hingga mencatut salah satu anggota dewan.
Pihaknya telah melayangkan peringatan keras kepada para pemilik (owner) SPBU agar segera mengevaluasi kinerja staf dan operator mereka.
DPRD tidak ingin kejadian serupa terulang kembali dan merusak kondusifitas kota.
”Kita harap ini diperbaiki, kita sampaikan kepada owner SPBU. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang ada di media sosial maupun yang sedang terjadi kemarin. Kita berharap itu tidak terjadi biar semuanya kondusif,” ungkapnya.
Sebagai solusi konkret, DPRD Tarakan mendesak Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk merumuskan kajian dan skenario pembagian distribusi BBM yang berbasis wilayah atau zonasi.
Dengan skema ini, warga Tarakan Timur, misalnya, dapat dilayani secara optimal di SPBU wilayah setempat tanpa harus menumpuk di SPBU lain.
Tidak berhenti sampai di situ, DPRD juga berinisiatif mengajak seluruh instansi terkait untuk turun tangan langsung menyelesaikan akar masalah administratif ini.
Rapat lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar dengan melibatkan Dinas Perikanan Kota, Dinas Perikanan Provinsi, PTSP, KSOP, BPJS, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil).
Kolaborasi lintas instansi ini nantinya akan mengusung skema jemput bola, mendatangi langsung para nelayan untuk memproses pembuatan izin kartu nelayan dengan cepat dan tepat.
”Kita ajak semua nanti, kita buat aturannya seperti apa dari beberapa yang saya sebutkan tadi, ada 6 OPD, untuk kita datangkan ke sana. Langsung untuk melayani membuat izin kartu nelayan tersebut,” pungkas Simon.(**)











Discussion about this post