TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, SE, menekankan pentingnya pemahaman dan keaktifan masyarakat terkait pembaruan data kemiskinan berbasis sistem desil.
Hal tersebut diungkapkan Supa’ad saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe Juata Permai, Senin (16/11/26).
Dalam kegiatan reses tersebut, Supa’ad sengaja menghadirkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan untuk memberikan pemahaman terbuka mengenai tren perubahan sistem data nasional.
Ia menjelaskan angka kemiskinan dan kelayakan penerima bantuan sosial pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kini diukur menggunakan parameter desil.
”Desil 1, 2, 3, dan 4 itu yang berhak mendapat bantuan PKH dari pemerintah pusat, sementara desil 5 ke atas itu tidak. Ini harus dipaparkan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga masyarakat bisa memahami,” ujar Supa’ad.
Politisi NasDem tersebut menyoroti banyaknya keluhan yang disampaikan para Ketua RT dalam forum reses, di mana warga yang dinilai layak justru masuk ke dalam kategori desil 5 sehingga tidak terakomodasi bantuan, atau sebaliknya ditemukan data desil 1 yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Supa’ad menegaskan data desil bersifat dinamis dan tidak statis.
Menurutnya, posisi kesejahteraan masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga dibutuhkan peran proaktif warga maupun pengurus RT untuk melakukan pembaruan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
”Bukan berarti hari ini desil 1, itu selamanya desil 1, tidak. Karena sifatnya desil itu tidak statis, melainkan bergerak. Tergantung peran aktif dan proaktif kita dalam menangani desil ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, negara telah membuka kanal pengaduan dan pembaruan data yang mudah diakses masyarakat.
Jika warga merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat melapor secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, Dinas Sosial, hingga berkoordinasi dengan BPS.
Selain persoalan data desil, dalam reses tersebut Supa’ad juga turut menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan, mengingat kawasan Tarakan Utara merupakan wilayah dengan banyak pekerja di sektor industri dan perusahaan.
Terkait aspirasi pembangunan infrastruktur lingkungan yang diusulkan para Ketua RT, Supa’ad menyatakan akan memfokuskan perjuangan anggaran pada program yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, seperti kelanjutan pembangunan jalan lingkar (ring road) hingga tembus ke kawasan Pantai Amal.(**)











Discussion about this post