TARAKAN, Fokusborneo.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Kota Tarakan terus mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.
Fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengingatkan agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton di tengah gelombang investasi dan pembangunan daerah yang kian masif.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tarakan, Muhammad Safri, menyatakan pertumbuhan ekonomi dan masuknya modal usaha ke Kota Tarakan wajib memberikan dampak dan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga lokal.
Menurutnya, esensi utama dari kehadiran Raperda inisiatif DPRD ini adalah memberikan kepastian ruang dan kesempatan adil bagi tenaga kerja tempatan untuk ikut bekerja.
”Kami sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama melalui perluasan kesempatan kerja. Namun, kami ingin menegaskan bahwa masyarakat lokal jangan hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah,” ujar Muhammad Safri, Senin (16/11/26).
Safri membeberkan, Fraksi Demokrat menitikberatkan sejumlah poin krusial yang harus diakomodasi dalam aturan tersebut.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tarakan didesak agar transparan dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas.
Selain itu, peningkatan kompetensi melalui program pelatihan vokasi, pemagangan, serta sertifikasi resmi dinilai mendesak agar daya saing SDM lokal semakin tangguh sesuai kebutuhan pasar.
Tak hanya soal kesempatan kerja, Fraksi Demokrat juga meminta agar aturan ini memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar buruh secara komprehensif.
Mulai dari kepastian standar upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga perlindungan khusus bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, sanksi administratif yang tegas dan jelas juga harus diterapkan kepada perusahaan yang membandel demi menjaga efektivitas regulasi.
Menanggapi rencana harmonisasi teknis yang diusulkan oleh pihak eksekutif, Safri menyambutnya dengan catatan penting.
Ia berharap proses penyesuaian aturan tersebut tidak lantas melenceng atau mengorbankan esensi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, sekaligus tetap menjaga iklim investasi daerah tetap kondusif.
”Fraksi Demokrat berharap harmonisasi tersebut tetap mempertahankan tujuan utama Raperda, yaitu memberikan perlindungan dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal tanpa menghambat iklim investasi,” pungkas Safri.(**)











Discussion about this post