TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Nasib buruh di Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki babak penentuan.
Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara resmi menggelar rapat penting untuk membahas dan merumuskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027.
Rapat strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (18/11/26) ini, dihadiri unsur lengkap mulai dari pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perwakilan asosiasi pengusaha (APINDO), hingga elemen serikat pekerja/buruh.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, Asnawi, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga iklim musyawarah yang konstruktif di antara seluruh anggota dewan pengupahan.
“Melalui forum ini diharapkan seluruh unsur dewan pengupahan dapat menyampaikan pandangan, masukan, dan pertimbangan secara objektif, konstruktif, serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang terbaik,” ujar Asnawi.
Pembahasan UMP dan UMSP Kaltara tahun 2027 ini dilakukan dengan mencermati berbagai instrumen krusial. Mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi perekonomian daerah, dinamika ketenagakerjaan, hingga data pendukung dari BPS Kaltara terkait angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di mana KHL Kaltara tercatat mengalami kenaikan dari Rp4.968.935 pada 2025 menjadi Rp5.198.544 pada 2026 (naik sekitar 4,62%).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap rumusan angka upah minimum yang dihasilkan nanti benar-benar berkeadilan dan proporsional.
Keputusan ini ditargetkan mampu melindungi serta meningkatkan kesejahteraan buruh, namun di sisi lain tetap menjaga kemampuan dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Bumi Benuanta.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung sehari penuh ini diisi dengan pemaparan data oleh BPS Kaltara, dilanjutkan dengan sidang pleno pembahasan intensif Dewan Pengupahan Provinsi, hingga ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027.
Meski sempat dikhawatirkan alot karena mempertemukan kepentingan dua sisi yang berbeda, jalannya musyawarah diharapkan tetap kondusif demi menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan pekerja dan perekonomian Kaltara.(**)













Discussion about this post