TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi menunjukkan hasil positif. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), Kaltara berhasil meraih skor 73,14 persen, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kaltara pada peringkat ketujuh dari 38 provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam kelompok pemerintah provinsi dengan kapasitas fiskal kecil, Kaltara berada di posisi ketiga nasional.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Menurut Zainal, hasil penilaian tersebut patut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Predikat yang diraih harus diikuti dengan konsistensi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
Dalam pemaparannya, Zainal juga menyebutkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 mencapai 81,7 persen. Hasil tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat pelaksanaan delapan area intervensi pencegahan korupsi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas supervisi dan pendampingan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.
Zainal secara khusus mengingatkan seluruh jajaran agar proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap regulasi, lanjutnya, menjadi landasan penting agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perhatian lainnya diarahkan pada implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Gubernur meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan, memperbaiki sistem pemerintahan, serta mempertahankan capaian integritas yang telah diraih melalui penguatan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. (dkisp)














Discussion about this post