TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Perlindungan kawasan mangrove dan gambut di Kabupaten Tana Tidung mulai mendapat perhatian serius DPRD. Melalui inisiatif legislasi, DPRD setempat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi landasan dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tana Tidung, Hanafi, mengungkapkan penyusunan ranperda tersebut telah berjalan dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk menyusun naskah akademik.
Tahap awal penyusunan ditandai dengan pelaksanaan seminar awal pada 4–7 November 2026 di Samarinda. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan, seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
Pelibatan perangkat daerah tersebut bertujuan menghimpun data teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan regulasi. Mulai dari kondisi kawasan gambut, kesesuaian tata ruang hingga data koordinat wilayah.
Hanafi menilai kelengkapan data menjadi bagian penting agar aturan yang disusun nantinya sesuai dengan kondisi lapangan dan dapat diterapkan secara efektif.
Tidak hanya berbicara mengenai konservasi, DPRD juga melihat adanya peluang ekonomi dari perdagangan kredit karbon (carbon credit). Mangrove dan gambut memiliki kemampuan menyerap serta menyimpan karbon yang dapat memberikan nilai ekonomi apabila dikelola sesuai ketentuan.
“Kalau ekosistem dan kawasan gambut kita terjaga, kredit karbonnya bisa memiliki nilai ekonomi. Karena itu, perlu ada perlindungan dan penegakan hukum agar ekosistem tersebut tidak rusak,” ujar Hanafi, Senin (17/11/2026).
Untuk mematangkan substansi regulasi, tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui seminar akhir yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November hingga 5 Desember 2026 di Kabupaten Berau.
Hasil pembahasan bersama tim ahli nantinya menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik sekaligus dasar penyusunan draf ranperda. Setelah itu, rancangan akan memasuki tahapan pembahasan dan harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.
Hanafi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Tana Tidung berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga perda tersebut bisa disahkan pada pertengahan 2027.
Apabila proses penyusunan dan harmonisasi belum selesai hingga akhir 2026, pembahasan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
DPRD berharap kehadiran perda ini nantinya mampu memperkuat perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. (**)














Discussion about this post