TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Pemekaran Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, membuat masyarakat setempat tidak tercakup dalam penerima program plasma perkebunan di kawasan Kandalong. Wilayah desa tersebut tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, sehingga warga meminta adanya alternatif kerja sama agar tetap memperoleh peluang ekonomi dari aktivitas perkebunan di sekitar wilayah mereka.
Anggota DPRD Tana Tidung, Hanafi, mengatakan persoalan tersebut disampaikan pemerintah Desa Tideng Pale Timur bersama BPD, tokoh adat, ketua RT, dan sejumlah warga dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD. Aspirasi itu berkaitan dengan riwayat pengajuan plasma sebelum pemekaran desa yang hingga kini belum terealisasi bagi masyarakat Tideng Pale Timur.
“Sebelum pemekaran, ada sekitar 170 kepala keluarga yang ikut menandatangani dukungan agar dibentuk plasma di kawasan perkebunan. Namun, dalam perjalanannya terjadi pemekaran desa. Setelah Tideng Pale Timur terbentuk, ternyata wilayahnya tidak masuk dalam HGU perusahaan. Akibatnya, masyarakat di desa ini tidak mendapatkan alokasi plasma,” kata Hanafi.
Menurut Hanafi, kondisi tersebut perlu dicarikan alternatif melalui pola kemitraan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan usaha perkebunan. Salah satu langkah awal yang dibahas dalam RDP ialah mendata lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) serta tanah milik warga yang berpotensi dikerjasamakan dengan perusahaan.
Pendataan mencakup lahan di wilayah Desa Tideng Pale Timur, termasuk tanah milik masyarakat yang berada di kawasan seberang. Luasan dan status kepemilikan perlu diketahui agar potensi lahan yang tersedia dapat dihitung sebelum dibicarakan lebih lanjut dengan pihak perusahaan.
“Masukan dari teman-teman DPRD tadi, desa harus menghitung dulu berapa luas APL yang ada di Tideng Pale Timur. Termasuk tanah-tanah milik masyarakat, baik yang berada di wilayah sini maupun di seberang. Kalau seluruhnya didata, kita bisa melihat berapa hektare lahan yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan perusahaan,” jelasnya.
Hanafi juga menyebut pola kemitraan dapat disesuaikan dengan jenis komoditas dan ketentuan pemanfaatan lahan. Ia mencontohkan sebagian wilayah yang masuk dalam penguasaan PT Adindo memiliki arah pengembangan tanaman selain kelapa sawit, seperti kakao dan kopi. Potensi tersebut dapat dikaji sebagai alternatif pengembangan usaha masyarakat.
“Jadi peluangnya tidak harus selalu sawit. Ada lahan yang bisa dikembangkan dengan tanaman seperti cokelat atau kopi, sesuai ketentuan dan kesesuaian lahannya. Ini yang harus dilihat saat pendataan. Kalau luasnya mencukupi dan status tanahnya jelas, bisa dibicarakan bentuk kemitraan yang memungkinkan masyarakat ikut terlibat,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan belum diundang. Pertemuan dihadiri Kepala Koperasi Payung Taka Ismanto, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bagian pemerintahan, serta Camat Sesayap. Pembahasan masih diarahkan pada inventarisasi persoalan dan potensi lahan yang dapat menjadi dasar pembicaraan lanjutan.
Hanafi mengatakan Komisi II DPRD Tana Tidung dapat membantu koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait setelah pemerintah desa menyelesaikan pendataan. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan untuk membangun komunikasi dengan perusahaan mengenai peluang kemitraan.
“Untuk tahap awal, desa melakukan pendataan terlebih dahulu. Setelah itu, kami dari Komisi II bisa membantu koordinasi dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perkebunan, serta pihak kecamatan. Kalau data lahannya sudah tersedia, pembicaraan dengan perusahaan bisa lebih terarah karena sudah ada gambaran luasan dan potensi yang dapat dikerjasamakan,” pungkas Hanafi. (hr/*)














Discussion about this post