TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, mendesak agar kewenangan perbaikan Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan dikembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memang tidak sanggup menanganinya.
Desakan ini muncul lantaran jalan yang rusak akibat genangan tersebut belum juga mendapat realisasi perbaikan.
Menurut Yancong, jalan tersebut merupakan ruas utama dan salah satu wajah Kota Tarakan yang berada di bawah kewenangan provinsi.
Meski Komisi III DPRD Kaltara sudah melakukan peninjauan ke lapangan bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM), Erni, serta menyampaikan dukungan penuh, hingga kini belum terlihat aksi perbaikan di lokasi.
”Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” kata Yancong.
Ia menambahkan, berbagai keluhan warga terkait kondisi Jalan Gajah Mada sudah berulang kali disuarakan, baik dalam rapat-rapat maupun rapat paripurna. Namun, ketiadaan tindak lanjut membuat pihaknya di tingkat provinsi merasa malu serta berada dalam posisi dilematis.
”Ada lah malu kita bahwa kita tidak mampu membuat jalanan Gajah Mada itu lebih baik daripada sebelumnya gitu nah,” ujarnya.
Terkait informasi adanya surat pengembalian status jalan dari pemerintah kota agar kembali menjadi kewenangan kota, Yancong menyebut dirinya telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, namun Sekda mengaku belum mengetahui keberadaan surat tersebut.
”Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan kembali menjadi kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum Pak Sekda tahu,” jelas Yancong.
Bagi Yancong, persoalan ini sejatinya bertumpu pada kemauan dalam menjalankan kewenangan. Ia pun menegaskan opsi pengembalian kewenangan ke kota lebih masuk akal ketimbang provinsi membiarkan jalan terus rusak tanpa perbaikan.
”Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada provinsi tidak mampu untuk memberikan apa namanya jalan itu lebih baik, yang sekarang ya kembalikan saja daripada nggak mampu gitu,” tegasnya.(**)











Discussion about this post