TARAKAN, Fokusborneo.com – Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Tarakan tahun 2027 antara Komisi II DPRD dan Dinas Perikanan menggarisbawahi rincian alokasi anggaran serta tiga fokus utama yang menjadi perhatian bersama.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Abdul Kadir, ST, menuturkan pertemuan tersebut membahas seluruh kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2027, termasuk total pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp6.552.461.931 atau sekitar Rp6,5 miliar.
”Totalnya anggaran perikanan itu Rp6.552.461.931, jadi sekitar Rp6,5 miliar totalnya semua. Yang mana itu yang paling besar memang penyediaan gaji dan tunjangan ASN, itu yang paling banyak,” ujar Abdul Kadir, Sabtu (21/11/26).
Ia merinci, alokasi belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan ASN tersebut menyerap lebih dari Rp4 miliar.
Sementara sisa anggaran lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional rutin serta program bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD guna mendukung nelayan di Kota Tarakan.
”Sisanya itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutinitas saja saya lihat. Memang ada beberapa yang sudah pokir-pokiran ke dewan juga masuk untuk membantu nelayan-nelayan yang ada di Kota Tarakan,” jelasnya.
Adapun bantuan yang masuk melalui skema pokir tersebut beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
”Bantuannya bermacam-macam, alat tangkap, ada yang budidaya, bantuan budidaya juga ada. Itu ke nelayan-nelayan yang budidaya juga ada, alat tangkap ketinting, mesin begitu kan, pengadaan-pengadaan itu,” tambah Abdul Kadir.
Di luar rincian anggaran rutin tersebut, Abdul Kadir menekankan terdapat tiga program strategis yang menjadi pembahasan utama dalam rapat bersama Dinas Perikanan.
“Ada tiga hal yang mungkin disampaikan oleh Dinas Perikanan yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama-sama,” katanya.
Fokus pertama berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga udang agar tidak berfluktuasi seperti yang terjadi saat ini.
Menurut Abdul Kadir, Dinas Perikanan mengusulkan pembangunan cold storage yang diharapkan dapat terealisasi pada 2027.
Fokus kedua adalah program pembangunan Kampung Nelayan dari pemerintah pusat yang dikenal dengan nama Kampung Nelayan Merah Putih.
Program ini dibiayai murni dari APBN dan dirancang untuk menyatukan berbagai kebutuhan nelayan seperti SPBN dan cold storage di satu lokasi pesisir dengan luas sekitar 500 meter persegi.
Sementara itu, fokus ketiga adalah revitalisasi tambak, di mana pemerintah berencana membangun tambak percontohan sebagai acuan praktik budidaya yang ideal bagi para petambak.
Sebagai anggota Komisi II DPRD, Abdul Kadir menyatakan pihaknya akan mendorong ketiga program tersebut agar dapat segera direalisasikan sesuai rencana dan berjalan lancar pada tahun mendatang.(**)











Discussion about this post