TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Menjaga adat dan budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga merawat hubungan antarmasyarakat, menjaga persaudaraan, dan memastikan nilai-nilai luhur tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan memandang keberadaan Lembaga Adat Dayak (LAD) sebagai bagian penting yang perlu terus diperkuat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Lembaga Adat Dayak di Tanjung Selor, Sabtu (21/11/2026). Kehadirannya menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi sekaligus membangun komunikasi lebih dekat dengan para pengurus dan tokoh adat.
Di hadapan para peserta rapat kerja, Kilat menegaskan bahwa lembaga adat bukan sekadar organisasi yang menjaga tradisi. Lebih dari itu, lembaga adat memiliki tanggung jawab sosial yang besar, mulai dari memelihara kerukunan, membantu menyelesaikan perselisihan, hingga menjaga hubungan baik antarkomunitas.
“Kita tidak hanya bertugas melestarikan adat istiadat, budaya, dan tradisi, tetapi juga menjaga kerukunan, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat, serta memelihara hubungan baik antarkomunitas,” ujar Kilat.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah adat, tanah warisan, pelanggaran terhadap rumah adat, maupun hubungan sosial antarmasyarakat membutuhkan ruang penyelesaian yang bijaksana. Dalam hal ini, lembaga adat memiliki peran untuk mengedepankan musyawarah, menjaga keseimbangan, dan mempererat kembali hubungan masyarakat.
Kilat menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak ingin hubungan dengan lembaga adat hanya terjalin ketika ada kepentingan atau persoalan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat adat. Sebaliknya, hubungan tersebut harus dibangun secara berkelanjutan melalui komunikasi, penghargaan, dan dukungan nyata terhadap tugas kelembagaan.
“Kami tidak ingin lembaga adat hanya hadir ketika pemerintah membutuhkan masyarakat adat. Lembaga adat juga harus mendapatkan dukungan yang layak dari pemerintah daerah, karena tugas dan tanggung jawab yang dijalankan tidak ringan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang saling menghargai. Pemerintah daerah dan lembaga adat memiliki kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing, tetapi dapat berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Bulungan.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah dukungan biaya operasional dan insentif bagi pengurus Lembaga Adat Dayak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Kilat memahami bahwa menjalankan tugas adat membutuhkan waktu, tenaga, dan tanggung jawab. Pengurus tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat ketika menghadapi persoalan sosial maupun persoalan adat.
Karena itu, aspirasi dukungan operasional tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan bentuk kelembagaan serta kewenangan masing-masing.
Dukungan pemerintah diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengurus adat dalam menjalankan tugasnya, sehingga keberadaan lembaga adat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain dukungan kelembagaan, Kilat juga menyoroti agenda pengesahan himpunan hukum adat Dayak di Kabupaten Bulungan. Menurutnya, hukum adat perlu ditata dan memiliki pedoman yang jelas, termasuk mengenai nilai-nilai dasar, bentuk sanksi, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta tata cara penerapannya.
Ia mengingatkan bahwa hukum adat harus menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memulihkan hubungan sosial, bukan digunakan secara sewenang-wenang.
“Hukum adat harus menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian persoalan di tengah masyarakat, bukan menjadi sarana balas dendam. Karena itu, penerapannya harus mengedepankan keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak setiap orang,” pesan Kilat.
Ia menegaskan, penguatan hukum adat harus tetap sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya pedoman yang jelas, nilai-nilai adat diharapkan tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pelestarian adat dan budaya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan persaudaraan yang hidup dalam tradisi masyarakat merupakan kekuatan sosial yang perlu terus dirawat.
Melalui komunikasi bersama lembaga adat, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memahami kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran tokoh adat dalam menjaga keharmonisan di lingkungan masing-masing.
Kehadiran Wakil Bupati dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat adat. Bukan hanya menyampaikan dukungan, tetapi juga memberi perhatian terhadap aspirasi dan tantangan yang dihadapi para pengurus di lapangan.
Pemkab Bulungan mendorong agar lembaga adat terus menjadi mitra dalam menjaga kerukunan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, dan melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, adat tidak hanya dikenang sebagai peninggalan leluhur, tetapi tetap hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari kekuatan pembangunan Kabupaten Bulungan. (DKIP_Bulungan)














Discussion about this post