TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Warga Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara (Kaltara), mengeluhkan tingginya biaya transportasi dan akomodasi saat harus menjalani pengobatan rujukan ke luar daerah. Aspirasi ini disampaikan warga saat mengikuti reses Anggota DPRD Kaltara, Herman.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah memberikan bantuan ongkos transportasi bagi pasien rujukan menuju RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.
Selain itu, warga juga mendesak adanya penyediaan rumah singgah bagi pasien beserta keluarga yang mendampingi.
”Dari penyampaian masyarakat, ada warga yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki biaya? Mereka berharap ada bantuan transportasi bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi ketika harus dirujuk ke Tarakan,” kata Herman, Sabtu (21/11/26).
Herman menuturkan, beban biaya menjadi kendala serius bagi warga kurang mampu. Pasalnya, pasien rujukan umumnya tidak berangkat seorang diri, melainkan ditemani anggota keluarga yang otomatis turut membutuhkan biaya perjalanan hingga tempat tinggal sementara selama masa perawatan.
Sebenarnya, lanjut Herman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sudah memiliki program bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan kurang mampu, termasuk untuk satu orang pendamping. Namun, skema pencairan dana yang masih menggunakan sistem reimburse dinilai memberatkan warga.
”Programnya sudah ada, termasuk untuk satu orang pendamping. Tetapi mekanismenya reimburse, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Ini yang perlu menjadi perhatian karena tidak semua keluarga pasien memiliki kemampuan untuk menalangi biaya tersebut,” jelas Herman.
Tak hanya soal ongkos jalan, keberadaan rumah singgah di Tarakan juga dinilai sangat mendesak. Fasilitas ini diharapkan bisa meringankan beban keluarga pasien agar tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa penginapan selama menunggu jadwal pemeriksaan lanjutan.
Herman memastikan seluruh keluhan warga dalam masa reses ini akan dibawa dan diperjuangkan di parlemen. Ia tidak ingin keterbatasan ekonomi justru menjadi penghambat masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang layak.
”Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya perjalanan dan tempat tinggal. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.(**)












Discussion about this post