JAKARTA – Produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) masih banyak terkendala di permasalahan packing, Kemenperin diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan ini.
“Kawasan Industri Maloy merupakan Kawasan Ekonomi Khusus namun sampai sekarang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) ini belum beroperasi dengan maksimal karena terkendala akses jalan. Diharapkan Kemenperin dapat membantu agar Kawasan Industri Maloy ini dapat beroperasi dengan baik,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri saat menyampaikan rapat kerja dengan Kemenperin secara virtual
Komite II DPD RI meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk meminimalisir risiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada industri padat karya selama masa pandemi COVID-19 ini.
“Mengingat kondisi di daerah-daerah dimana masa pandemi ini menyebabkan banyak PHK. Dengan adanya pandemi ini, UMKM masih kesulitan dalam hal melakukan pengemasan. Jika memang Kemenperin dalam hal ini memiliki program bantuan alat kemasan, Komite II dapat mengakomodir bantuan untuk alat kemasan untuk UMKM,” ujar Hasan Basri.
Selain itu, hasil pengrajin-pengrajin rotan di Lombok, mengalami kesulitan bahan baku. “Kalau bisa alat industri untuk pemotong rotan dapat diadakan di NTB karena di NTB kekurangan alat industri,” pungkas HB.
HB berharap pengaturan alih fungsi lahan tidak mengganggu lahan-lahan produktif di daerah-daerah akibat pembangunan kawasan industri. “Jangan sampai realisasi pembangunan kawasan industri mengganggu lahan-lahan produktif warga,” tutup Senator asal Kaltara.(mt)
Discussion about this post