TANA TIDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) Jamhari memimpin langsung jalanya sidang Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2021 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemkab Tana Tidung Tahun Anggaran (TA) 2020, Kamis (29/4/2021).
Selain ketua DPRD, Sidang Paripurna juga dihadiri anggota DPRD, kemudian Wabup Tana Tidung Hendrik, Forkompinda, serta OPD terkait.
Ketua DPRD KTT, Jamhari menjelaskan, sebelum memberikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ Pemkab Tana Tidung, DPRD telah membentuk tim dan turun ke lapangan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah Kabupaten Tana Tidung kepada DPRD kemudian dibahas secara internal dan membentuk Pansus (Panitia Khusus) guna menyusun laporan dari fraksi maupun komisi.
“Sebelum dilakukan rekomendasi, DPRD KTT telah turun ke lapangan memonitoring ke OPD maupun ke Desa-Desa secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tana Tidung tahun anggaran 2020,” jelas Ketua DPRD KTT, Jamhari.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Tana Tidung memberikan beberapa catatan dan rekomendasi atas LKPJ Pemkab Tana Tidung TA 2020, dan diserahkan langsung ketua DPRD kepada Wabup Tana Tidung.
“DPRD Tana Tidung menyampaikan beberapa catatan penting dan mendasar kepada Pemkab KTT khususnya bupati dan wakil bupati. Catatan yang kami sampaikan merupakan wujud dari rasa kebersamaan kita dalam memujudkan cita cita pembangunan KTT menjadi lebih maju dan sejahtera,” ucapnya.
Jamhari melanjutkan, penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja pemerintah yang dinilai dari relasisasi anggaran selama satu tahun kinerja pemerintah.
“Hal ini dilakukan untuk mendorong tumbuhnya semangat obyektifitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan DPRD,” tuturnya.
DPRD Tana Tidung menyampaikan beberapa rekomendasi salah satunya bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, maupun sarana infrastruktur.
“Salah satunya adalah rekomendasi agar mengoptimalkan sentra pembenihan ikan, dalam rangka meningkatkan produksi,” ujarnya
Jamhari tegaskan, beberapa program masih belum maksimal dalam realisasinya dan bahkan ada yang tidak direalisasikan, hal ini tentu saja berdampak pada kinerja dan serapan anggaran.
“Oleh karena itu kedepanya harus diperhatikan dengan baik dan terencana serta pemerintah harus memberikan dan menjelaskan alasan serta solusi dari ketidakmampuan dalam merealisasikan beberapa program tersebut,” tutupnya. (Iik)
Discussion about this post