TARAKAN – Sulitnya mendapatkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 berbayar untuk persyaratan perjalanan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), banyak dikeluhkan para pengusaha. Sebab PCR menjadi persyaratam wajib bagi penumpang untuk bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ditengah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Keluhan tersebut, banyak disampaikan para pengusaha ke DPRD Provinsi Kaltara. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto meminta pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Kaltara bisa memfasilitasi hal tersebut. Menurutnya, PCR yang menjadi syarat wajib perjalanan sangat dibutuhkan para pengusaha untuk berpergian menjalankan bisnisnya.
“Ini yang menjadi problem sekarang ini, banyak para pengusaha yang mempunyai mobilitas keluar maupun datang ke Kota Tarakan cukup tinggi untuk urusan bisnis dan usaha di sektor swasta. Tarakan ini masuk PPKM level 4, artinya semua pergerakan harus diatur harusnya pemerintah memfasilitasi pcr untuk pelaku perjalanan,” kata Supa’ad Hadianto saat diwawancarai Fokusborneo.com, Jumat (27/8/21).
Dikatakan Supa’ad, sulitnya mendapatkan PCR, membuat para pengusaha untuk berpergian mengembangkan usahanya diluar Kota Tarakan menjadi terhambat.
“Mereka ini kan banyak urusannya untuk mengembangkan usahanya, bisa ke Makassar, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta atau tempat-tempat lain yang perlu dikunjungi para pengusaha kita yang ada di Kaltara ini. Mereka semua terkendala dengan PCR ini. PCR ini kan bayar, artinya sudah ditentukan tarifnya,” ujar Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara.
Dijelaskan Supa’ad, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan batasan tertinggi tes PCR sebesar Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Hanya saja permasalahannya rumah sakit maupun laboratorium yang melaksanakan tes PCR terbatas, ini perlu mendapat perhatian.
“Yang jadi problem itu tidak ada PCR yang disiapkan pemerintah. Yang bisa melaksanakan pemeriksaan PCR ini kan laboratorium-laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, tidak semua orang bisa melakukan PCR karena keterbatasan,” jelas politisi Partai Nasdem.
Ditambahkan Supa’ad Hadianto, di Kota Tarakan yang bisa melakukan PCR hanya tiga rumah sakit diantaranya RSUD Tarakan milik pemerintah Provinsi Kaltara, RSUKT dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Sedangkan rumah sakit Pertamina, tidak bisa karena harus dikirim sampelnya keluar Kota Tarakan.
“Harapan kita pemerintah harus fasilitasi beri kemudahan untuk perjalanan yang betul-betul sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Makanya jadwal PCR dirumah sakit benar-benar pasti dan alatnya juga ada, sehingga ada kepastian bagi masyarakat menjadwalkan PCR untuk keperluan perjalanan. Misalnya di RSUD hari apa saja PCR bisa dilakukan, kemudian di RS Angkatan Laut hari apa dan RSUKT hari apa, sehingga masyarakat mempunyai kepastian,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kaltara.
Apalagi sekarang ini, dijelaskan Supa’ad penerbangan di Bandara Juwata Tarakan hanya satu kali setiap hari baik datang maupun berangkat. Jangan sampai urusan bisnis para pengusaha yang merupakan bagian terpenting dalam mengerakkan roda perekonomian, menjadi terhambat.
“Ini menyangkut ekonomi sementara kita ini dalam kondisi harus menggerakan ekonomi, tapi disisi lain pemerintah khususnya rumah sakit yang melaksanakan PCR ini belum bisa memberikan kepastian. Padahal ini berbayar tidak gratis, harusnya disiapkan juga bukan hanya yang gratis untuk keperluan tracking kasus Covid-19 saja jangan ada alasan alatnya habis dan alasan-alasan yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan,” tegas anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Dapil Kota Tarakan.
Supa’ad berharap pemerintah harus bisa mendorong para pengusaha aktif dan mobilitasnya rutin berjalan. Supaya para pengusaha bisa menjadwalkan keberangkatanya apabila ada kepastian jadwal PCR di tiga rumah sakit di Kota Tarakan.
“Kita takutkan ini dimanfaatkan, orang bisa untuk memalsukan surat karena urusan mendadak. Kedua oknum bisa bermain dengan menaikan harga, karena orang memerlukan untuk berangkat. Kalau ada kepastian jadwal, hari apa dan bagaimana mekanisme, itu lebih enak ada kepastian bagi pengusaha maupun masyarakat umum yang ada kebutuhan mendesak yang harus melakukan perjalanan,” tutup Supa’ad Hadianto.(Mt)
Discussion about this post