Suarakan Kesejahteraan Perawat, DPW PPNI Kaltara Temui Gubernur Zainal

Tanjung Selor-Temui Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kaltara sampaikan program kerja dan beberapa hal lain terkait kesejahteraan perawat di Bumi Benuanta.

“DPW PPNI itu organisasi yang memperjuangkan hak-hak kesejahteraan perawat, jadi yang kami lakukan ada kaitannya dengan kesejahteraan perawat di Kaltara. Komitmen kami sebagai organisasi provinsi adalah mendukung upaya gubernur dalam mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” ungkap Abdul Rahman selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Kaltara.

Terkait tujuan kunjungannya bersama rombongan DPW PPNI Kaltara, ia mengaku telah menyampaikan beberapa hal seperti upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), program satu desa satu perawat, dan lainnya.

“Kami menyampaikan tentang peningkatan SDM karena perawat ini banyak yang D3, padahal di Permenpan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, red) Nomor 35 Tahun 2020 harusnya tahun 2026 semua perawat sudah sarjana, jadi kami bicarakan bagaimana strategi meningkatkan kemampuan keperawatan,” ungkapnya.

“Bersyukur karena ada rektor dari Universitas Patra (Universitas Partia Artha, red) yang sudah kerja sama dengan Kaltara untuk meningkatkan SDM. Tadi sempat diskusi apakah ASN dapat pergi ke sana, ternyata memang agak bertentangan dengan peraturan, tetapi ada peluang di sana yang mengadakan sertifikasi kompetensi,” tambah Rahman.

Selain itu, mengenai program satu desa satu perawat ia menjelaskan bahwa telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dengan PPNI dan Pemerintah Daerah.

“Tujuan program ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke semua daerah, terutama desa-desa. Untuk yang kita ketahui, di Kaltara ini terdapat lebih dari 400 desa dan tidak semua ada perawatnya,” jelas Rahman.

“Tidak hanya itu, kami sebagai organisasi provinsi juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur Kaltara terkait kegiatan musyawarah wilayah. Rencananya kami akan mengadakan acara tersebut pada tanggal 4-6 Maret 2022 mendatang, jadi dari sekarang harapannya kami sampaikan agar Pak Gubernur mendukung serta hadir dalam kegiatan tersebut,” tutupnya.(Dkisp Kaltara)