Pemprov Usulkan 1.500 Sambungan Baru Listrik Gratis ke Kementerian ESDM

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengajak masyarakat agar memanfaatkan listrik yang diupayakan pemerintah demi kelancaran kehidupan sehari-hari. Dikatakannya, pemerintah telah bekerjasama dengan sejumlah pihak agar desa-desa di Kaltara dapat dialiri listrik. Baik itu dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero maupun non-PLN. Ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kendala penerangan di provinsi termuda ini.

“Mudah-mudahan PLN dapat terus bersinergi dengan pemerintah untuk menerangi desa di Kaltara,”terang Gubernur, Senin (21/3/2022).

Tidak hanya itu, pada tahun ini pemerintah melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara tengah mengusulkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) PLN sebanyak 1.500 sambungan baru. Teranyar, jumlah tersebut tinggal menunggu verifikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.

“Untuk anggarannya, Insya Allah bakal dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk jumlahnya kita sudah usulkan, namun keputusannya tetap dari Kementerian ESDM,”jelas Gubernur.

Sedangkan melalui pembiayaan pemprov sendiri juga telah diusulkan. Dalam hal ini sebanyak 50 sambungan baru juga bakal menerima program bantuan tersebut. “Yang menggunakan APBD, tahun ini akan kita laksanakan di Kabupaten Nunukan sebanyak 50 sambungan baru,”terangnya.

Sebelumnya pada tahun 2020 juga telah dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 85 sambungan baru. Dan 150 sambungan baru pada tahun 2021 yang tersebar di tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Tana Tidung di mana masing-masing mendapatkan kuota 50 sambungan baru,”bebernya.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM altara, Deni Yusdianto menyebut Program Bantuan pasang Baru Listrik Gratis tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di desa terpencil. Teknisnya yaitu Tim ESDM melakukan koordinasi ke kabupaten/kota agar mengajukan pengusulan calon penerima bantuan.

Dari usulan tersebut Pemprov Kaltara akan melakukan validasi dan verifikasi data yang kemudian dibuatkan surat keputusan (SK) penerima bantuan. Setelah itu diserahkan ke PLN untuk proses verifikasi teknis dan pemasangannya.

Deni juga menyampaikan, dari total 482 desa se Kaltara, baru 71,16 persen atau 343 desa di Kaltara yang masuk ke dalam program Desa dan prosentase Rasio Elektrifikasi sudah mencapai 80,71 persen hingga akhir 2021. Hal ini tentunya menjadi tugas penting Bagi Dinas ESDM Kaltara untuk dapat meningkatkan RDB dan RE agar dapat mencapai target nasional. (dkisp)