• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Advetorial

Kaltara Provinsi Pertama Terapkan Resiko Terintegrasi

by Redaksi
26/07/2022
in Advetorial, Daerah, Ekonomi, Pemprov Kaltara
A A

MANAJEMEN RESIKO TERINTEGRASI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menggelar pertemuan dengan BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara, Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara, Senin (25/7).Foto : Dkisp Kaltara

TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan kesiapannya mendukung dan siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi (MR) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Jusuf SK Tarakan Provinsi Kaltara.

Manajamen Resiko Terintegrasi secara struktur ini, merupakan yang pertama dilakukan di Provinsi dan Rumah Sakit (RS) di seluruh wilayah Indonesia secara kelembagaan organisasi non perbankan dan keuangan.

Baca Juga

Kantah Balikpapan Dampingi Kanwil BPN Kaltim Awasi Empat Kantor PPAT

Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek

“Ini yang pertama, secara organisasi non perbankan dan keuangan, ke depan akan kita terapkan diseluruh perangkat daerah. Hal ini dianggap penting, dimana setiap proses kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan tentu memiliki risiko tinggi, RSUD dr Jusuf SK Tarakan menjadi Pilot Project dalam penerapan Manajemen Resiko di Kaltara,” demikian disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPK RI Arif Fadillah S.E., M.M., CSFA, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltara, Rusdy Sofyan di Kantor BPK, Senin (25/7).

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan serta informasi yang berkaitan langsung dengan Manajemen Resiko. Menurut Gubernur, upaya tersebut sangat baik diterapkan pada RSUD dr Jusuf SK untuk penguatan kapabilitas APIP dan SPIP.

“Tentu dengan manajemen resiko ini kita dapat mengurangi kesalahan atau penyimpangan salah satunya agar aparatur kita dapat terhindar dari jerat hukum,” terang Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, dalam proses pencapaian tujuan organisasi dirinya tidak ingin terjadi Mal Administrasi baik dalam penyusunan program kegiatan, khususnya menyangkut pengadaan barang/jasa maupun terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, ia meminta agar semuanya dilakukan sesuai prosedur. “Ini bermanfaat sekali, karena melindungi diri dan organisasi karena pada saat menyusun perencanaan, kita harus menganalisa resiko terlebih dahulu terhadap dampaknya di kemudian hari,” bebernya.

Dengan menggandeng BPK maupun BPKP, Gubernur berharap peningkatan kapabilitas manajemen resiko dapat dilakukan kepada seluruh pejabat struktural juga kepada seluruh karyawan secara terintegrasi yang ada di RSUD dr Jusuf SK.

Tujuannya, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pengendalian internal membangun integritas aparat agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance. Dan, jika Peraturan Gubernur (Pergub) menyangkut kelembagaannya sudah terbentuk, maka upaya selanjutnya adalah memperkuat sumberdaya manusia (SDM). “Dari sisi manfaatnya, tentu saja bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk bisa terhindar dari segala resiko,”terangnya.

Apalagi RSUD dr Jusuf SK ini akan dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan. Di mana saat ini Pemprov Kaltara masih menunggu surat rekomendasi perubahan status dari Kementerian Kesehatan. Sehingga akan banyak perubahan dari struktur organisasi.

Ia juga mengungkapkan telah melakukan komunikasi kepada Perwakilan BPK dan BPKP Kaltara, untuk membantu pelaksanaannya. Menurutnya, kedua lembaga tersebut sudah memiliki kesiapan yang cukup matang untuk penerapan manajemen resiko di Kaltara, khususnya RSUD.

“Untuk penguatan internal pemerintah akan di-backup oleh Inspektur melalui tim SPIP dari internal, sedangkan eksternalnya ada BPK dan BPKP. Lembaga tersebut siap membantu dalam upaya pengendalian internal pemerintah, melalui implementasi manajemen resiko terintegrasi. Berharap dengan menjadi pilot project dapat membangun integritas kelembagaan yang baik bagi Pemprov Kaltara,” jelasnya.

Sementara Direktur RSUD dr Jusuf SK, dr Rustan Samsudin menjelaskan dari sejumlah analisa yang dilakukan, RSUD dr Jusuf SK merupakan institusi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga cukup banyak kegiatan yang memiliki resiko yang cukup besar.

Ia mengungkapkan, ada sejumlah regulasi yang belum berjalan sehingga harus diidentifikasi kembali. “InsyaAllah akan kita lakukan reformasi manajemen di internal kita,” jelasnya.

Dengan komunikasi yang intensif dengan BPK dan BPKP dapat membantu penguatan internal pemerintah khususnya di RSUD. Misalnya, dengan pembentukan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) RSUD sesuai dengan Pergub Manajemen Resiko Terintegrasi

“Tentu saja komunikasi dengan BPK dan BPKP sangat perlu. Sehingga kita dapat bekerja secara transparan dan akuntabel untuk mengurangi resiko terjerat hukum,” tuntasnya. (dkisp)

Tags: borneoBPK RIFokusfokusborneoHeadlineKaltara

Berita Lainnya

Kantah Kota Balikpapan

Kantah Balikpapan Dampingi Kanwil BPN Kaltim Awasi Empat Kantor PPAT

16 November 2026 20:04
Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis
Daerah

Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

16 November 2026 17:37
Daerah

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

16 November 2026 17:25
Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek
Daerah

Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek

16 November 2026 17:23
Kementrian ATR/BPN

ATR/BPN Perkuat Pengawasan Internal, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Pertanahan

16 November 2026 17:15
Daerah

Zainal Paliwang Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Pertahankan Tradisi Berladang

16 November 2026 16:59
Next Post
Hasil Verifikasi Internal Dinyatakan Lengkap, Gerindra Tarakan Siap Menyongsong Pemilu 2024

Hasil Verifikasi Internal Dinyatakan Lengkap, Gerindra Tarakan Siap Menyongsong Pemilu 2024

Gubernur Kaltara Ajak Semua Pihak Peduli Perkembangan Anak

DPRD KTT Terima Aspirasi Ormas dan Sopir Angkot Soal Kelangkaan BBM

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

16 November 2026 21:03
Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

16 November 2026 20:48
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP