TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan akhirnya menghibahkan lahan di lokasi baru untuk pembangunan Maritime Command Center (MCC). Bahkan, lokasi baru di depan Kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT) dinilai lebih strategis.
Hal ini, tindaklanjut dari konflik sengketa lahan lokasi pembangunan MCC sebelumnya yang berada di kawasan Bumi Perkemahan Binalatoeng antara TNI AL dengan masyarakat.
Sebelum menunjuk lokasi baru di depan Kampus UBT, rencana awal Pemkot Tarakan akan menghimbahkan lahannya yang berada di lapangan golf Pantai Amal. Hanya saja Kemenhan terkendala akses jalan, sehingga meminta lokasi lainnya.
Tujuan pemindahan lokasi MCC ini, disambut baik DPRD Kota Tarakan untuk menghindari konflik berkelanjutan. Sebab persoalan ini jsudah dibawa DPRD ke Kemenhan untuk mencarikan solusi.
“Kami DPRD menyambut baik dan bersyukur, karena pemerintah sudah membantu pembangunan MCC dengan menyediakan tempat hibah lahan,” kata Ketua DPRD Kota Tarakan Al Rhazali kepada Fokusborneo.com, Rabu (12/10/22).
Al Rhazali menilai lokasi baru MCC lebih strategis dan berada dipinggir jalan raya Pantai Amal. Luas lahan diberikan Pemkot, kurang lebih 9.000 meter persegi.
“Hibah lahan itu butuh persetujuan DPRD kalau nilai tanah diatas Rp 1 miliar, kalau dibawah itu gak perlu itu disampaikan waktu peninjuan lahan. Cuma pastinya masih menunggu dari pemerintah membutuhkan persetujuan DPRD atau gak,” ujar politisi PKB.
DPRD, dikatakan Al Rhazali mendukung pembangunan MCC di Kota Tarakan demi pertahanan Indonesia. Apalagi MCC hasil kerjasama antar beberapa negara.
“Ini kan di negara lain sudah dibangun bahkan personil TNI ada disana di Malaysia, Philipina dan Singapura. Cuma di Indonesia belum ada makanya mau dibangun di Kota Tarakan,” beber Al Rhazali.
Dipindahnya pembangunan MCC di lokasi baru, diharapkan Al Rhazali tidak ada lagi gesekan antara TNI AL dengan masyarakat. Pihak Kemenhan yang diwakili bagian Baranahan juga tidak keberatan dengan lokasi baru pembangunan MCC.
“Saya bersyukur tidak ada gesekan lagi dan pemerintah sudah berperan aktif membantu mewujudkan pembangunan MCC. Selain itu menghindarkan konflik dengan masyarakat Tarakan,” ungkap Al Rhazali.
DPRD berharap pembangunan MCC bisa berjalan lancar. Kedepan jika instansi vertikal maupun pemerintah pusat ingin membangunan di Kota Tarakan, bisa berkoordinasi pemerintah setempat baik Pemkot Tarakan maupun DPRD.
“Jadi jangan langsung seperti kemarin. Perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menghindari konflik soal lahan. Kalau ada laporan kan pasti kita cari jalan keluar terbaik apa pun itu,” pesan Al Rhazali.(Mt)
Discussion about this post