TARAKAN – Persoalan antrean kendaraan truck di SPBU yang terjadi akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius DPRD Kota Tarakan. Sebab, selain keberadaannya mengganggu estetika keindahan kota, juga dikeluhkan pengguna jalan.
“Kendaraan yang antrea BBM di jalan Mulawarman sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau pagi pas gak ada polisi yang jaga, bisa sampai bersusun 2 mobil di badan jalan,” kata Ariyanto salah satu warga yang melintas di jalan Mulawarman, Rabu (2/11/22).
Hal yang sama juga disampaikan Irsan. Ia mengaku antrean di SPBU akhir-akhir ini, cukup mengganggu karena ada di badan jalan. Selain itu, juga mengganggu estetika dan keindahan Kota Tarakan.
“Mudah-mudahan antrean kendaraan di SPBU bisa secepatnya dicarikan solusi, supaya tidak mengganggu penungguna jalan serta keindahan Kota Tarakan juga terjaga,” ujar Irsan warga Sebengkok.
Merespon keluhan warga, Komisi 2 DPRD Kota Tarakan melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot), Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut PT. Pertamina Patra Niaga serta pemilik SPBU di Kantor DPRD Kota Tarakan, Rabu (2/11/22). Rdp ini, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus.
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Simon Patino menyampaikan penyelesaian persoalan antrean BBM di SPBU, perlu melibatkan semua pihak termasuk pelaku usaha. Sebab yang antrea di SPBU, bukan hanya pelaku usaha tetapi juga ada nelayan dan sepekulan.
“Makanya setiap pelaku itu kita uraikan satu per satu apa masalahnya, baru dicarikan jalan keluarnya. Saya berharap pertemuan ini perlu diatur ulang, agar semua komponen yang terlibat permasalahan ini harus hadir,” kata Simon Patino dalam rdp.
Dikatakan Simon, dalam menertibkan antrean di SPBU, perlu ada regulasi yang jelas. Jangan sampai pada saat menertibkan, mendapat perlawanan karena tidak memegang regulasi.
“Karena juga pelaku usaha serba salah. Mau mengatur tapi tidak pegang regulasi bisa-bisa dipukul balik sama si pengusaha itu masalahnya,” tegas Simon.
Mengurai antrean di SPBU, ditambahkan Simon bisa diidentifikasi melalui ciri pelaku usahanya. Makanya perlu semua pihak terkait hadir, supaya mengetahui pelaku usaha mana yang berhak dan tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kalau ada Polres kan kita tinggal tanya, dari 4 ciri pelaku usaha mana yang salah ini. Kalau memang salah ya gak usah ngantri. Misal dari Pertamina nelayan masih kurang ini jatahnya, gimana ni penanganannya kita urai yang antri ini,” jelas Simon.
Menurut Simon, pelaku usaha yang layak dan berhak mendapatkan BBM bersubsidi seperti toko bangunan, truck pengangkut barang di pelabuhan dan lain sebagainya. Untuk usaha penimbunan pembanguan pabrik, seharusnya menggunakan BBM industri.
“Apabila mereka melayani industri seperti di Juata, itu kita tunjuk ini wewenangnya Polres yang menertibkan itu. Jangan sampai kita menertibkan si pengusaha ternyata truck yang digunakan antri BBM atas nama pribadi itu kan dilema. Kalau nama PT itu bisa ditolak mendapatkan BBM bersubsidi dia harus beli industri,” beber Simon.
Pemilik SPBU Gunung Lingkas Ulrike mengatakan tidak mengetahui penyebab terjadinya antrean truck akhir-akhir ini. Karena jika terkait stok BBM, tidak mungkin soalnya stok selalu ada dan tidak pernah kosong.
“Kalau yang ditanya soal stok, stoknya ada saja. Cuman kalau ditanya soal mereka mengantrea, kami juga gak tahu karena sebelumnya juga tidak ada antrean,” ujar Ulrike pada saat rdp.
Ditambahkan Ulrike, pihaknya juga sudah menginformasikan kepada para supir truck, supaya kendaraannya tidak sampai bermalam parkir dijalanan untuk antrea BBM. Hanya saja pata supir tetap saja memakir kendaraannya.
“Tapi tetap gak bisa, karena habis ngisi mereka langsung kembali parkir, dicari supirnya gak tahu dimana dan gak mungkin dong pegawai kami mengikuti supir-supir terus lama-lama kan gak kerja. Kalau ditanya kata orang yang antrea, itu mereka memfasilitasi pengisian BBM untuk penimbunan di Juata itu saja yang kami tahu,” ungkap Ulrike.
Permasalahan yang sama, juga disampaikan pemilik SPBU Mulawarman, Dahlia. Ia mengatakan persoalan antrean di SPBU Gunung Lingkas juga sama terjadi di SPBU Mulawarman.
“Rasanya kurang lebih sama. Kalau untuk mereka mengapa mengantrea, kami juga tidak mengerti kenapa mereka mengantrea. Sementara kalau stok, setiap hari kami pasti ada yang dijual,” tambah Dahlia.
Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut PT. Pertamina Patra Niaga Azri Ramadan mengungkapkan untuk stok BBM yang didistribusikan di Kota Tarakan, masih tetap sama setiap bulannya. Stok BBM di suplai poin di Fuel Terminal Tarakan juga dalam kondisi aman.
Azri menjelaskan rata-rata BBM bersubsidi yang disalurkan jenis Pertalite 4.228 KL per bulan dan Solar 1.110 KL per bulan. Sedangkan BBM tidak bersubsidi, Pertamax 253 KL per bulan dan Dexlite 117 KL per bulan.
Ia menegaskan BBM subsidi seperti Solar peruntukannya bukan untuk industri. BBM subsidi diberikan kepada konsumen yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
“Itu regulasi yang mengatur soal BBM bersubsidi disitu sudah dijelaskan. Ada kendaraan darat yang berhak itu apa-apa saja, usaha perikanan apa saja, perkebunan apa-apa saja itu sudah cukup kelas di Perpres. Kalau industri ya seharusnya BBM industri,” terang Azri.
Azri mengaku kesulitan mendeteksi peruntukan truck yang melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU Kota Tarakan. Sebab yang melakukan pengisian, pemilik kendaraan sendiri bukan atas nama perusahan.
“Karena mekanisme yang digunakan oleh si pelaku pekerjaan galian atau industri-industri lainnya itu kan sewa mobil masyarakat, jadi tidak terdeteksi ya di SPBU. Itu yang membawa kendaraan juga si pemiliknya sendiri, tapi ternyata truck itu disewa untuk pekerjaan penimbunan,” tambah Azri.
Menelusuri penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diduga dilakukan salah satu perusahaan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik Pemerintah Kota (Pemkot), Polres Tarakan, dan beberapa pihak lainnya untuk mencarikan solusi.
“Jadi supaya ada jembatan ke pengusaha itu, agar dia juga paham bahwa ada regulasi yang mengatur dan tidak membenarkan kalau dia ini memakai subsidi yang seharusnya BBM industri,” kata Azri.
Azri berharap pelaku usaha besar jangan menggunakan BBM bersubsidi, tetapi gunakan BBM industri sesuai regulasi yang ada. Sehingga antrean kendaraan yang terjadi di SPBU di Kota Tarakan bisa diurai.
“Karena usaha besar jangan mengambil bersubsidi, yang diberikan untuk masyarakat kecil. Subsidi ini kan sifatnya terbatas, kalau mereka mengambil itu artinya sama saja mencuri dari rakyat kecil,” pesan Azri.
Dampak yang ditimbulkan jika pelaku usaha tidak menggunakan BBM subsidi, dijelaskan Azri antrean di SPBU bakal hilang. Dan kendaraan bisa parkir di badan jalan, juga bakalan tidak ada.
“Itu juga setelah mereka tidak menggunakan BBM subsidi dan tidak mengantrea di SPBU, pasti dampaknya itu yang baik bakalan terjadi lagi seperti tidak ada lagi antrean di SPBU sebelum ada pekerjaan (Penimbunan di Juata) itu. Jalanan pastinya juga lebih awet karena truck itu berat ya karena lalu lalang di,” ucap Azri.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf memutuskan untuk menjadwalkan ulang pertemuan membahas persoalan antrean kendaraan di SPBU. Dipertemuan berikutnya, DPRD bakal mengundah semua pihak terkait untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini.
“Oleh karenanya rapat gabungan barang kali berikutnya sebab ada beberapa OPD yang berada di Komisi lain, sehingga nanti semua stakeholder bisa hadir dan bisa kita urai permasalahan satu per satu. Karena ada beberapa unsur yang ada di dalam kegiatan pelayanan di SPBU ini ada dari usaha murni, industri, ada nelayan dan seterusnya,” tutup Yusuf Middu sapaan akrap Muhammad Yusuf.(Mt)
Discussion about this post