TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Tekanan publik yang masif dari beragam elemen masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapatkan lampu hijau dari lembaga legislatif daerah.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyambut baik gelombang dukungan tersebut, terutama yang datang dari warga Bulungan dan Tanjung Selor.
Djufrie menggarisbawahi aspirasi yang kian menguat ini adalah refleksi nyata dari meningkatnya kesadaran kolektif publik akan krusialnya penentuan ibu kota provinsi secara resmi dan definitif.
”Gelora yang dimunculkan masyarakat belakangan ini merupakan indikasi bahwa Kaltara membutuhkan landasan yang pasti dalam tata kelola pemerintahan, termasuk kepastian status ibu kota secara yuridis,” ujarnya, Rabu (3/12/25).
Menurutnya, dukungan yang datang dari tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat, menunjukkan bahwa isu DOB telah bergeser dari sekadar wacana menjadi sebuah keinginan yang terorganisir.
”Ini menandakan bahwa masyarakat kini menginginkan proses pembentukan DOB dilakukan dengan prinsip terukur dan mengikuti koridor hukum yang berlaku,” jelas Djufrie.
Djufrie memastikan, DPRD Kaltara tidak akan mengabaikan dinamika ini. Pihaknya bahkan siap memosisikan diri sebagai mediator utama untuk menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh komponen masyarakat.
”Kami di DPRD siap mengawal penuh aspirasi ini sehingga dapat tersampaikan secara akuntabel dan tepat sasaran kepada Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti penetapan status ibu kota provinsi secara definitif adalah prasyarat fundamental yang harus dipenuhi sebelum DOB baru dapat dibentuk di Kaltara.
”Penentuan ibu kota bukan hanya sekadar penunjukan lokasi. Ini sangat berkaitan erat dengan efisiensi birokrasi, orientasi pembangunan daerah, dan percepatan layanan publik di seluruh Kaltara,” terangnya.
Djufrie berharap penuh agar Pemerintah Pusat memberikan perhatian yang serius terhadap aspirasi dari Bumi Benuanta ini.
“Kami sangat mengharapkan Pemerintah Pusat dapat melihat dengan jelas urgensi dari percepatan ini. Masyarakat telah menunjukkan kesiapan sekaligus kebutuhan yang nyata di lapangan,” pungkasnya.
Djufrie menegaskan DPRD Kaltara akan tetap konsisten mendorong solusi yang paling menguntungkan bagi kepentingan warga.
“Apapun keputusan yang akan diambil pada akhirnya, kami menekankan agar hal tersebut benar-benar berdampak signifikan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post