Hasan Basri Bawa Persoalan Lahan Pantai Amal Ke Pemerintah Pusat

TARAKAN – Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, menemui masyarakat Kelurahan Pantai Amal Tarakan, Senin (9/3/20). Kedatangannya ini, untuk mengetahui permasalahan sengketa lahan antara Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan dengan masyarakat Pantai Amal.

Pertemuan anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara dengan masyarakat ini, dilaksanakan di salah satu rumah warga. Ini juga tidaklanjut dari pertemuan dengan beberapa warga Pantai Amal di Jakarta 29 Februari 2020 lalu.

Dalam pertemuan ini, masyarakat Pantai Amal menyampaikan permasalahan sengketa lahan di daerah yang tak kunjung mendapatkan solusi. Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Masyarakat sangat mengharapkan anggota DPD RI Hasan Basri perwakilan Kaltara, bisa menyampaikan aspirasi Warga Pantai Amal kepada pemerintah pusat. Supaya Bapak Presiden Jokowi, bisa perintahkan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menuntaskan masalah ini,” harap Warga Pantai Amal kepada Wakil DPD RI di Senayan.

Jika tidak ada penyelesaian, masyarakat berkeinginan untuk berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi agar bisa menyampaikan persoalan. Sehingga permasalahan sengketa lahan yang sudah puluhan tahun, bisa segera mendapatkan solusi.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah turun-temurun ini, Pemerintah Kota Tarakan juga telah membentuk tim percepatan. Hanya saja persoalan ini, juga harus ada penyelesaian di level pusat dikarenakan ada kepentingan negara dalam persoalan itu serta masalah sosialnya.

“Melalui agenda resmi serap aspirasi masyarakat dan daerah, saya harus datang dan mendengar secara langsung permasalahan ini. Sehingga terdokumentasi secara formal, agar bisa ditindak lanjuti di Sidang Paripurna DPD RI mendatang,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri di hadapan masyarakat Pantai Amal.

Hasan Basri menambahkan, akan melakukan pembahasan di alat kelengkapan DPD RI dan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait, termasuk kepada Presiden supaya segera mendapatkan respon secepatnya.

“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan mengharapkan keadilan serta kehadiran Negara dalam hal ini Pemerintah,” jelasnya.

Untuk membela kepentingan rakyatnya, semua pihak bisa saling bekerjasama baik Pemerintah Pusat maupun daerah.

“Saya yakni Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kaltara, terus melakukan komunikasi dan langkah-langkah agar mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak,” tutup Hasan Basri. (*/mt)