TARAKAN – Mahasiswa Kota Tarakan menyampaikan, beberapa tuntutan kepada pemerintah kota Tarakan, DPRD Tarakan dan instansi terkait dalam audiensi yang dilaksanakan BEM UBT di Gedung KNPI Tarakan, Kamis (6/3/2025).
Presma BEM UBT, Ndaru Teguh Prakoso menjelaskan, audiensi dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama dengan lembaga mahasiswa dalam rangka menyampaikan isu terkini di Kota Tarakan.
“Kita mengundang Walikota, DPRD dan Stakholder terkait, tapi hanya perwakilan DPRD yang datang Ketua Komisi II Simon Patino,” katanya.
Meski ada sedikit kekecewaan, kegiatan tetap berjalan bersama Anggota DPRD Tarakan, dan tentunya beberapa tuntutan yang dituangkan dalam pakta integritas dilakukan penyesuaian sesuai kewenangan Komisi II DPRD Tarakan.
“Apa saja yang kami tuntut pertama mengenai evaluasi MBG di Kota Tarakan, kami mempertanyakan transparansi anggaran, mulai dari peran pemerintah, lalu kedua mengenai resi gudang rumput laut dan sudah 2 tahun di janjikan namun sampai saat ini belum terealisasi dan ternyata ada permasalahan dibagian regulasi perijinan,” jelasnya.
Tuntutan selanjutnya yaitu, masalah eksploitasi anak dimana anak-anak berjualan di jalanan, disini mahasiswa ingin tidak ada lagi atau meminimalisir anak-anak di Tarakan tidak berjualan lagi, malam untuk belajar pagi untuk sekolah.
“Kami dapati dan kami temui di lapangan anak-anak ini bukan hanya berjualan, dan ternyata juga putus sekolah dan sangat disayangkan buat adik – adik di Tarakan,” ungkapnya.
Kemudian tuntutan selanjutnya berkaitan dengan limbah pabrik ubur-ubur, dan permasalahan banjir, khususnya banjir sudah dijelaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino bahwa program banjir salah satu prioritas Walikota dan akan segera diselesaikan.
“Terakhir masalah beasiswa untuk mahasiswa di Tarakan seperti diketahui sendiri peruntukan dana 20 persen dari APBN untuk pendidikan kami pertanyakan beasiswa untuk mahasiswa yang tinggal di Tarakan bagaimana? Kita berharap ada beasiswa dari KTT, Malinau, Nunukan, Bulungan dan Tarakan juga ada beasiswa,” harapnya.
Semua tuntutan dituangkan dalam pakta integritas sebagai bentuk pengawalan dan pegangan mahasiswa untuk menagih janji kedepan.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, dari audiensi ini ada beberapa informasi yang diterima untuk pengawasan program pemerintah atau kegiatan pemerintah.
“Langkah kita mungkin memanggil beberapa OPD, tadi ada (informasi) beberapa OPD menjanjikan kepada mahasiswa salah satunya resi gudang tapi sampai hari ini belum terlaksana, kita akan melakukan RDP bersama Dinas Perikanan,” katanya.
Terkait resi gudang rumput laut, pihaknya sudah melakukan koordinasi sebelumnya dan ada persoalan dengan regulasi, melalui RDP nantinya DPRD bersama Dinas Terkait akan bersama sama mencari titik permasalahan dan mencari solusi.
“Terkait limbah pabrik ubur-ubur mahasiswa minta melakukan evaluasi, karena dianggap limbah tersebut mempengaruhi kualitas petani rumput laut dan akan kita sampaikan ke Komisi III,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post