TANJUNG SELOR – Melalui surat edaran baru yang dikeluarkan Senin (13/04), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memperpanjang kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN dan non-ASN Pemprov Kaltara hingga tanggal 21 April 2020.
Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 800/153/BO/GUB tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Kaltara Nonor 800/144/BO/GUB tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemprov Kaltara. “Walau demikian, kebijakan ini akan kita evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Gubernur, Senin (13/4).
Beleid WFH ini punya beberapa poin. Antara lain pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, administrator serta pengawas tetap masuk kerja dengan sistem shift yang diatur oleh kepala perangkat daerah atau biro. Kepala perangkat daerah atau biro harus memastikan memastikan ASN dan non-ASN mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja. Termasuk mengatur jadwal kerja sesuai kebutuhan organisasi khususnya perangkat daerah yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan pelayanan publik.
Perangkat daerah yang dimaksud antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Disperindagkop dan UMKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pendidikan.
“Absensi sidik jari atau finger print ditiadakan dan tetap melaksanakan absen secara manual. Pelaksanaan apel pagi hari Senin dan Kamis ditiadakan selama status tanggap darurat,” kata Gubernur.
Edaran ini juga menegaskan larangan bepergian keluar daerah atau dinas dalam maupun luar daerah. Termasuk larangan mudik selama masa masa status tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Adapun penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik.
Gubernur mengingatkan pula agar ASN dan non-ASN menyelenggarakan rapat-rapat secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya dan tetap harus menerapkan physical distancing. Bagi ASN dan non-ASN yang datang dari luar kota Tanjung Selor wajib melaksanakan pengecekan kesehatan setibanya di Tanjung Selor.
“Yang tidak melaksanakan WFH sesuai ketentuan akan diberi sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan akan dilakukan pemotongan tambahan penghasilan (TPP) selama 1 bulan,” tegasnya.(humas)
Discussion about this post