Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Advetorial · 10 Okt 2022 19:22 WITA ·

Peletakan Batu Pertama Pusat Pemerintahan KTT, Bupati: Puspem untuk Masyarakat


Peletakan Batu Pertama Pusat Pemerintahan KTT, Bupati: Puspem untuk Masyarakat Perbesar

TIDENG PALE – Peletakan batu pertama pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan Senin (10/10/2022), setelah hampir 14 tahun sejak berdirinya pemerintah KTT tidak memiliki aset tanah dan bangunan sebagai wujud pembangunan wilayah.

Peletakan batu pertama pusat pemerintahan KTT tersebut dihadiri oleh Wamen LHK RI Alue Dohong dan dihadiri oleh DPD RI Hasan Basri, Fernando Sinaga, Asisten 2 Pemprov Kaltara, Forkopimda, Ketua DPRD KTT, perangkat OPD dan lainnya.

Dalam sambutan Bupati KTT Ibrahim Ali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pihak dalam pelepasan kawasan hutan produksi yang akhirnya dapat dikonversi untuk pusat pembangunan pemerintah kabupaten tana tidung. “Semoga segala bantuan dan dukungan seluruh pihak mendapatkan balasan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT,” ucapnya.

width"450"

Untuk pembangunan wilayah, pemerintah masih menyewa lahan dengan pengelola kehutanan terutama bagi fasilitas umum dan infrastruktur. Sehingga dikarenakan hal tersebut, maka pengelolaan sumber daya alam pun tidak dapat berjalan maksimal, sehingga hal ini turut berdampak pada mahalnya bahan pokok pangan, hortikultura, buah, daging, ikan, daging, ayam dan lainnya yang diperoleh dari impor dari wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan Pusat Pemerintahan ini melewati jalan yang panjang dan baru mendapatkan titik terang setelah diterbitkannya SK Menteri KLHK nomor 997/menlhk/setjen/pla.2/9/2022 tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan pusat pemerintahan seluas kurang lebih 405 hektar.

“Dengan sikap optimis dan semangat kami memberanikan diri berbuat untuk kemajuan Kabupaten Tana Tidung yang tentunya tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku dengan melakukan berbagai diskusi dan silaturahmi intens kepada para sahabat dan pejabat baik di tingkat daerah, Provinsi hingga pemerintah Pusat untuk dapat memberikan support sistem kepada Kabupaten Tana Tidung,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, upaya tersebut diatas dilakukan agar dapat mengembangan potensi wilayah bumi Upun Taka terutama dalam pembangunan berbagai sarana infrastruktur pusat pemerintah Kabupaten Tana Tidung sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal, baik dalam pengembangan lahan pertanian dan perkebunan rakyat, sehingga mendukung ketersediaan ketahanan pangan, tersedianya kawasan industri, program investasi non sawit, meningkatnya PAD tambak, serta adanya keterbukaan akses bagi masyarakat terpencil dengan tersedianya fasilitas umum untuk dapat menjadi daerah yang bertumbuh dan maju. (her/Iik)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 82 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen untuk ASN, TNI, Polri di IKN

31 Januari 2023 - 07:07 WITA

Rakor Penanggulangan Inflasi, Antisipasi Menjelang Panen

30 Januari 2023 - 23:19 WITA

Pimpin Ratas, Presiden Minta Jajaran Waspadai Inflasi dan Kenaikan Harga

30 Januari 2023 - 23:11 WITA

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

LTABI 2022, Komitmen BI untuk Indonesia Maju

30 Januari 2023 - 18:49 WITA

Menuju Satu Dekade JKN: Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

30 Januari 2023 - 18:35 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!