JAKARTA, Fokusborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pengangkatan Sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pusat (MPPP) dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW), di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, pada Senin (12/01/2026). Pengangkatan sumpah tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.
“Untuk saat ini hampir 80 persen tanah sudah terdaftar maka peran dr IPPAT (Ikatan PPAT) sangat besar dalm memperbaiki layanan pertanahan kita. Tugas kita sebagai MPPP dan MPPW begitu krusial dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan kita,” ujar Asnaedi dalam sambutannya.
Peran PPAT sebagai mitra strategis Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan dinilai sangat krusial, terutama dalam pembuatan akta otentik untuk perbuatan hukum terkait tanah dan bangunan. Oleh karena itu, menurut Asnaedi, diperlukan wadah pembinaan yang mampu menjangkau seluruh anggota PPAT di seluruh wilayah Indonesia. “Teman-teman IPPAT dengan jumlah yang besar ini tidak bisa pembinaannya hanya pada MPPP, makanya dibentuk MPPW,” ujarnya.
Asnaedi juga berharap potensi anggota PPAT yang jumlahnya sangat besar dapat berperan aktif dalam peningkatan pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN. “Jumlah PPAT skitar 24.000 sekarang, itu suatu aset yang kalau kita maksimalkan menjadi aset yang bisa mempercepat layanan kita. Selamat menjalankan tugas dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara lebih profesional dan tepercaya,” ujar Asnaedi.
Total peserta yang dilantik pada kegiatan tersebut sebanyak 311 orang, dengan rincian MPPP sebanyak 5 orang dan MPPW sebanyak 306 orang. Peserta yang hadir secara langsung di Kementerian ATR/BPN berjumlah 36 orang, sementara 275 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Di hadapan Dirjen PHPT, Asnaedi, para perwakilan anggota MPPP dan MPPW melakukan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Bertindak sebagai saksi dalam kegiatan ini, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Wartomo, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Suwito. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*/ATR/BPN)
Discussion about this post