Menu

Mode Gelap

Daerah · 25 Mei 2024 17:52 WITA ·

“Zona Kuning” HL Terus Dipantau


					PEMANTAUAN : Salah satu upaya pemantauan perkembangan pertumbuhan permukiman maupun garapan ilegal didalam HL Pulau Tarakan dilakukan KPH Tarakan melalui potret udara. Foto: KPH Tarakan 



Perbesar

PEMANTAUAN : Salah satu upaya pemantauan perkembangan pertumbuhan permukiman maupun garapan ilegal didalam HL Pulau Tarakan dilakukan KPH Tarakan melalui potret udara. Foto: KPH Tarakan

TARAKAN – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan tak berdiam diri terhadap area hutan lindung (HL) yang sangat rawan diklaim oleh oknum masyarakat. Baik, diklaim secara sepihak maupun kelompok dengan tujuan berkebun, permukiman maupun diperjualbelikan.

Di sebutkan Kepala Seksi (Kasie) Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Tarakan, Agnes Noni Novita Ham Imbiri, area rawan tersebut atau biasa disebut zona kuning HL itu, umumnya berada di batas terluar kawasan lindung. Khususnya, di Pulau Tarakan, zona itu berada di area yang berdekatan dengan kawasan permukiman diluar kawasan lindung. Seperti di belakang PT Bumix dan Wana Wisata Persemaian, Kelurahan Juata Kerikil.

width"300"
width"300"

“Area itu terus kami pantau, dan kami perjuangkan eksistensinya sebagaimana aturan yang berlaku di bidang kehutanan. Area itu, adalah bagian penting dari kawasan lindung Pulau Tarakan yang berperan menjaga kondisi ekosistem dan lingkungan di Tarakan,” kata Agnes.

width"300"

Silang sengketa dan perdebatan memang acapkali ditemui KPH Tarakan dalam upayanya menjalankan tugas itu. “Kami menjalankan tugas sebagaimana yang sudah digariskan dalam peraturan, tidak boleh ada pembiaran. Selama kawasan itu masih berstatus kawasan lindung, adalah tanggung jawab kami (KPH Tarakan) untuk menjaganya dari kerusakan,” urainya.

Pengawasan dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang diutarakan Kepala UPTD KPH Kota Tarakan, Ridwanto Suma. Pendekatan persuasif dan preventif, adalah yang dikedepankan.

“Kita terus sosialisasikan akan keberadaan kawasan tersebut dalam statusnya sebagai kawasan lindung kepada pengklaim. Sosialisasi dilakukan secara personal maupun kelompok dengan melibatkan pihak Pemerintah Kota Tarakan maupun institusi terkait lainnya,” ucap Suma.

width"300"

Upaya lainnya, adalah mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam hal ini, KPH Tarakan terus mengembangkan iptek yang tepat untuk memberikan pemahaman yang lugas kepada masyarakat akan keberadaan kawasan lindung di Tarakan.

width"400"

“KPH Tarakan masih mengembangkan SifoKaL, sebuah sistem yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui batas-batas wilayah hutan lindung di Tarakan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru,” ungkapnya.

width"400"

Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mengetahui batasan kawasan lindung secara virtual maupun teknis di lapangan. “Upaya selanjutnya, penegakan hukum apabila sudah tidak dapat ditolerir tingkat pelanggaran yang dilakukan,” tukasnya.(*/tim)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 38 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Pemkab Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

24 Juni 2024 - 20:55 WITA

blank

Coklit Perdana di Rumdin Wali Kota, Bustan : Saya Sudah Warga Tarakan

24 Juni 2024 - 20:36 WITA

blank

Puluhan Warga Karang Anyar Tertipu Sumbangan Agustusan

24 Juni 2024 - 18:09 WITA

blank

Gubernur Buka Pelantikan DPW-ADI Kaltara 2024-2029, Dorong Inovasi Pendidikan

24 Juni 2024 - 16:23 WITA

blank

Pemerintah Bahas Percepatan Rehabilitasi Mangrove

24 Juni 2024 - 13:36 WITA

blank

Calon Wakil Ibrahim Ali Mengerucut ke Satu Nama

23 Juni 2024 - 20:37 WITA

blank
Trending di Daerah