MALINAU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si, membuka Kegiatan Rembuk Percepatan Penurunan Prevalensi Balita Stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 Berlangsung di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau, Kabupaten Malinau, Kamis (7/3/24).
Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah serta mitra kerja strategis dalam peningkatan akses kualitas pelayanan, pergerakkan program percepatan penurunan prevalensi balita stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kaltara.
Dalam kesempatan ini, Wagub menyampaikan dengan adanya bonus demografi, bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang besar untuk bisa keluar dari kondisi negara midle income di karenakan adanya sumber daya manusia usia produktif yang melimpah.
Struktur penduduk seperti ini harus terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi, pendidikan, kecukupan akses dan kualitas pangan, kualitas ekonomi serta kualitas lingkungan dan sanitasi. Jelasnya saat membacakan sambutan Gubernur
Tambahnya, Wagub juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kaltara ini, mengajak seluruh perangkat daerah termasuk mitra strategis agar tetap semangat untuk bisa menurunkan prevalensi balita stunting dan kemiskinan ekstrim di Kaltara.
“Saya berharap dengan rembuk ini kita mendapatkan hasil, tetap semangat dan berlomba lomba untuk membebaskan Provinsi Kaltara bebas dari prevalensi balita stunting dan miskin ekstrim sesuai target yang sudah kita sepakati bersama dengan cara berkalobarasi antar seluruh kabupaten/kota,â€kata Wagub.
Perlu juga diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Provinsi Kaltara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,45 Persen (per maret 2023). selanjutnya berdasarkan data Satgas P3KE Kemenko PMK RI persentase penduduk miskin ekstrim Provinsi Kaltara pada tahun 2023 adalah sebesar 0,34 persen.
Dari data itu, Wagub menyampaikan pada tahun 2024 Pemprov Kaltara menganggarkan dana kurang lebih sebesar Rp403 miliar untuk melaksanakan 41 program baik secara langsung maupun bersifat pendukung diantaranya bantuan beasiswa dan penyediaan biaya personil peserta didik, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan lanjut usia, bantuan bagi kelompok usaha, bantuan listrik gratis dan berbagai program lainnya.
Dan juga menganggarkan dana untuk percepatan penurunan prevalensi balita stunting kurang lebih sebesar Rp32 miliar untuk melaksanakan 18 program diantaranya pemberian makanan tambahan, dokter terbang dan pelaksanaan berbagai intervensi sensitive maupun spesifik.
“Pemerintah saat ini berupaya untuk terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, komunitas dan media demi tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,â€katanya.
Melihat hasil capaian target pada tahun 2023 tersebut, membuat Pemerintah Provinsi Kaltara bersama-sama Pemerintah Kab.Kota se Kaltara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia optimis target capaian prevalensi balita stunting 14 persen dan miskin ekstrim 0 persen pada tahun 2024 dapat tercapai (dkisp)
