KALTARA – Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ajukan anggaran untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Prov. Kaltara sekitar Rp. 20 miliar. Anggaran yang diajukan Bawaslu, meningkat dari anggaran Pilkada Kaltara 5 tahun lalu.
“Saat ini, sedang proses evaluasi pemilu yang kemarin untuk persiapan kami menggodok anggaran dana hibah untuk pengawasan Pilkada Kaltara. Soalnya sudah di tagih-tagih terus sama Pemprov,” kata Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati saat ditemui fokusborneo.com.
Anggaran untuk pengawasan Pilkada Kaltara, sekarang masih dibahas di masing-masing divisi belum ada yang final. Besaran anggaran yang akan diajukan Bawaslu ke Pemprov Kaltara, mencapai kurang lebih 20 miliar rupiah. Jumlah tersebut, lebih besar dari anggaran Pilkada Kaltara sebelumnya yang hanya 13 miliar rupiah.
“Pembahasan anggarannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai. Besarannya anggaran bakal diajukan kurang lebih 20 miliar naik dari pilkada lalu yang hanya 13 miliar,†ujarnya.
Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan anggaran Bawaslu, adanya kenaikan harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan mencapai 3 kali lipat. Selain itu, bertambahnya jumlah pimpinan Bawaslu yang sebelumnya hanya 3 orang menjadi 5 orang.
“Masa mau tetap anggaran yang diajukan, gak mungkinkan soalnya sudah 5 tahun yang lalu. Belum lagi, harga tiket pesawat naik tiga kali lipat masa anggaran tetap, tekorlah,†tambahnya.
Item anggaran yang diajukan, tidak jauh berbeda dengan Pilkada lalu, hanya ada penambahan pada jumlah Pimpinan Bawaslu di Pilkada kali ini. Begitu juga jumlah divisinya, ada penambahan 2 divisi baru yang sebelumnya menyatu di divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, sekarang ditambah lagi divisi Antar Lembaga dan Sumber Daya Manusia.
“Pengawasan itu kan, keseluruhan tahapan yang dilakukan KPU. Bahkan, pengawasan sampai ke daerah pelosok-pelosok. Bayangkan saja ke Malinau, Nunukan yang ke daerah pelosoknya kalau kesana harus carter pesawat itu yang menyebabkan besarnya anggaran pengawasan Pilkada di Kaltara,†jelasnya
Bawaslu RI, sebelumnya sempat tidak percaya dengan kondisi Geografis Provinsi Kaltara, tapi setelah turun kelapangan dan melihat kondisinya baru memahami terhadap besarnya anggaran yang diajukan Bawaslu Kaltara di pemilu 2019 lalu. (spo/aii).
