Warga Kurang Mampu dan Lansia Terus Diperhatikan

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memastikan, bahwa warga kurang mampu dan kaum lanjut usia (Lansia) di Kaltara akan mendapatkan perhatian dari Pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ini dibuktikan dengan disalurkannya bantuan kepada mereka dalam beberapa program bantuan. Seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bantuan lansia dan lainnya.

“Untuk warga kurang mampu, premi iurannya dibayarkan Pemprov Kaltara. Dengan JKN-KIS yang masuk dalam program Kaltara Sehat ini, kartunya dapat digunakan untuk pengobatan di RS pemerintah yang ditunjuk. Hanya untuk obat-obatan tertentu yang harus dibayar, dengan jenis layanan yang disesuaikan premi,” kata Irianto saat menyerahkan secara simbolis bantuan pengobatan melalui program JKN-KIS atau program Kaltara Sehat, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan UPPKS, dan bantuan lansia kepada 42 orang lansia di Tarakandi halaman Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Tengkayu II, Kamis (3/10).

Di bidang kesehatan, Pemprov Kaltara, melalui kebijakan Gubernur Kaltara juga memprogramkan jemput warga yang sakit, utamanya dari warga kurang mampu. “Timnya sudah dibentuk di setiap kabupaten dan kota, dan semuanya dirujuk ke RSUD Tarakan. Tahun lalu, juga dihibahkan ambulans untuk akomodasi bagi warga yang sakit, khususnya dari warga kurang mampu.

Disamping itu, untuk warga Tanjung Selor, disiapkan program ambulans air. Dan, untuk warga pedalaman, ada program dokter terbang yang secara periodik melayani kebutuhan perawatan kesehatan warga disana. Di program ini, disertakan dokter spesialis,” jelas Gubernur.

Irianto mengakui, pelayanan kesehatan yang ada saat ini, belum sempurna. Ini, lantaran warga yang harus dilayani cukup banyak. “Dari itu, saya imbau warga dapat menjaga kesehatan diri masing-masing lewat menjaga kebersihan lingkungan, rajin berolahraga, hindari stress dan lainnya,” tutup Irianto.

KPM-PKH

Masih dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga melakukan Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program PKH mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah KPM yang tergraduasi. Hingga Oktober 2019, jumlah KPM di Kaltara yang sebelumnya 13.724 telah tergraduasi 995 KPM sehingga menjadi 12.729 KPM.

Kepala Dinas Sosial Kaltara Heri Rudiono didampingi Koordinator wilayah (korwil) PKH Kaltara, Fadly Lutfi mengungkapkan, pemerintah pusat sendiri menargetkan 30 ribu KPM se Indonesia dapat tergraduasi secara mandiri. Ini merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskninan.  “Graduasi Mandiri adalah ketika KPM mengundurkan diri karena sudah merasa keluar dari zona kemiskinannya, atau memiliki usaha yang sudah berkembang,”jelas Heri.

Para penerima manfaat PKH di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sesuai data SIM e-PKH per Oktober 2019, total keseluruhan anggaran yang disalurkan ke KPM sebesar Rp 43,8 miliar yang terdiri dari tiga tahap. Dimana, untuk tahap I disalurkan sebesar Rp 20,4 miliar dan tahap II sebesar Rp 11,6 miliar sedangkan tahap III sebesar Rp 11,7 miliar.

“Kenapa besarannya berbeda? Ini karena pada tahap I, selain disalurkan bantuan tetap bagi PKH reguler. Bantuan untuk PKH akses juga disalurkan. Selain itu, juga karena adanya pemutakhiran data per 3 bulan sehingga jumlah penerima manfaat PKH pun dievaluasi,” jelasnya. Pada tahap I, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kaltara sebanyak 13.830 KPM. Sementara di tahap II, menjadi 13.724 KPM pada tahap III turun menjadi 12.729.

Sementara itu Korwil PKH Kaltara, Fadly Lutfi, menargetkan, pada akhir 2019 jumlah KPM PKH yang tergraduasi menjadi keluarga mandiri dapat bertambah. “Pemprov Kaltara sangat berharap akan semakin banyak keluarga yang sadar untuk meningkatkan pola pikirnya serta menghilangkan mental ‘miskin’ dan tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah,” urainya.

Ia berharap, masyarakat Kaltara yang terbilang mampu atau mandiri, tidak mencatatkan dirinya sebagai penerima manfaat secara sadar. Dengan begitu, pelaksanaan program ini akan jauh lebih tepat sasaran. (*/iik)