TANJUNG SELOR – Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah lima kali berturut-turut diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), diperlukan komitmen dan satu pemamahan di seluruh jajaran Pemprov, dalam upaya pengelolaan laporan keuangan yang baik.
Demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara H Zainuddin HZ saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Selasa (5/11).
Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Zainuddin, merupakan kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah, sebagai penentu kelayakan daerah penerima dana insentif daerah (DID). “Kita mendapatkan DID karena lima kali berturut-turut meraih WTP dari BPK. Besaran insentif yang Kaltara peroleh adalah Rp 49,8 miliar. Angka yang besar, untuk membantu keuangan daerah,” sebutnya.
Apresiasi diberikan Zainuddin kepada Inspektorat Kaltara atas pengawasan laporan keuangan di lingkup Pemprov Kaltara. “Lima kali WTP tidak lepas dari peran Inspektorat. Harapannya tahun depan kita bisa WTP kembali. WTP bukan tujuan akhir kita, tapi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya
Zainuddin juga menyebut, karena telah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, pengelolaan keuangan harus akuntabel. Sementara untuk penyajiannya, LPKD Pemprov Kaltara menjadi tanggung jawab Gubernur Kaltara.
“LKPD tidak hanya sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah, namun juga menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan informasi yang benar, keputusan yang diambil juga akan tepat dan benar,” jelas Zainuddin.(*/iik)
