Gubernur Minta DPD Dukung Percepatan Program Prioritas di Kaltara

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, utamanya wakil dari Kaltara untuk membantu mendorong percepatan sejumlah program prioritas yang telah disusun maupun sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah di Kaltara.

Demikian disampaikan Gubernur saat bertemu dengan para anggota DPD RI wakil dari Kaltara di Ruang Pertemuan Swiss Belhotel Tarakan, Selasa (17/12) malam. Hadir dalam pertemuan itu dari DPD RI, di antaranya Martin Billa, Hasan Basri dan Fernando Sinaga. Sementara mendampingi Gubernur dari Pemprov, adalah Sekretaris Provinsi H Suriansyah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa hal penting yang diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari DPD RI untuk dikomunikasikan dan dijembatani ke pusat melalui kementerian terkaitnya.

Pertama, kata Irianto, soal percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Dikatakan pada akhir 2018, pemerintah melalui Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor. Disitu jelas disebutkan, Presiden menginstruksikan kepada beberapa kementerian terkait untuk turut terlibat membantu percepatan pembangunannya.

“Saya sangat berharap, dan nanti ditindaklanjuti dengan data-data yang akan kami sampaikan, DPD RI bisa mengingatkan ke kementerian yang mendapatkan instruksi untuk segera menjalankannya. Terutama terkait dengan pendanaan. Saya yakin dengan dukungan dari DPD yang punya link untuk mempertanyakan ke Kementerian, akana bisa membantu percepatannya,” kata Irianto.

Yang kedua, lanjut Gubernur, mengenai percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara. Untuk diketahui, ada 2 proyek pembangunan PLTA di Kaltara yang sementara sudah on progress persiapan pembangunan. Yaitu PLTA Kayan di Bulungan dan PLTA Mentarang di Malinau. “Kami minta ke DPD untuk mendorong ke Kementerian PUPR dan juga Kementerian ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa segera mengeluarkan izin-izin terkaitnya.

Salah satunya izin keamanan bendungan dari Balai Keamanan Bendungan di bawah Kementerian PUPR. Karena tinggal menunggu itu, dan sudah bisa dimulai pembangunan konstruksinya. Soal ini, waktu saya bertemu Pak Jokowi, juga sudah saya sampaikan. Dan saat itu, Pak Presiden langsung menelepon Menteri PU,” bebernya.

Selanjutnya, yang ketiga Gubernur berharap difasilitasi dengan Kementerian LHK, terkait pinjam pakai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sebagai lahan pertanian, maupun perikanan. “Keempat, kita berharap DPD RI membantu follow up dan mengawal usulan program-program kita di 2020, maupun yang masuk dalam RJPMN 2020-2024,” kata Irianto lagi.

Disamping meminta dukungan untuk percepatan program-program pemerintah daerah, juga ada beberapa hal lain yang disampaikan Gubernur kepada para anggota DPD RI. Di antaranya dorongan untuk realisasi pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan). Termasuk juga, Gubernur kembali memperjuangkan keinginan untuk pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara.

“Semua itu perlu ada dukungan politis dari para wakil rakyat kita. Baik yang di DPD RI maupun DPR RI. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya sampaikan usulan-usulan maupun program yang sudah berjalan untuk ditindaklanjuti. Nanti juga melalui jajaran pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan,” pungkasnya.(*/iik)