TANJUNG SELOR – Untuk membentuk lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berkualitas dan terserap dalam dunia kerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggandeng Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI). Kerja sama itu dimaksimalkan lewat pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan (MPK).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Sigit Muryono menuturkan, lewat MPK diharapkan sekolah terbantu untuk menentukan praktek kerja industri (Prakerin) bagi siswa yang sesuai dengan kompetensinya kemudian sharing fasilitas peralatan dan teknologi untuk dapat diamati dan dipraktekkan untuk siswa. “MPK juga menjadi forum untuk menyalurkan kewajiban CSR yang sesuai dengan kebutuhan sekolah,†jelasnya.
Penglibatan DUDI, ini juga merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo terkait revitalisasi SMK. “MPK yang dibentuk November 2019. Dan, saat ini sedang dalam tahap penyusunan pengurus untuk kemudian di-SK-kan oleh Gubernur,†urainya.
Dipastikan Sigit, kerja sama ini selain menguntungkan pihak sekolah juga akan menguntungkan pihak pengusaha. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019 berisi tentang pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan kepada pihak swasta yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu,†tutupnya.(**/Redaksi)
