TANJUNG SELOR – Tren angka kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga menyentuh di bawah level 1 digit sebesar 9,82 persen per Maret 2018, dan 9,66 persen per September 2018. Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sendiri, dari total jumlah penduduk yang ada di Kaltara, per September 2019 turun menjadi 6,49 persen dan enam bulan sebelumnya yakni 6,63 persen.
Ini artinya, data yang ada mencerminkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mampu memberikan stimulus program dan kebijakan yang tepat. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Tingkat Provinsi Kaltara, dan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2020 serta Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung Tahun Akademink 2020/2021 di Grand Pangeran Khar, Rabu (26/2).
Dijelaskan Sekprov, penanganan kemiskinan merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Baik itu dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. “Sesuai UU, pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten dan kota telah melaksanakan upaya terpadu dalam penanganan kemiskinan di daerah. Antara lain melalui program sembako,
Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), serta sarana lingkungan (Sarling) yang semua diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu,†ujar Suriansyah didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Heri Rudiono.
Forum ini sendiri sangat penting, lantaran dapat menjadi media untuk mensosialisasikan kebijakan dan program-program dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini kepada dinas/instansi provinsi serta kabupaten dan kota. Sekaligus menjadi wadah untuk mengakomodir usulan program dan permasalahan di daeah.
“Seluruh pihak diharapkan dapat memonitoring dengan detail kegiatan sosial di tahun anggaran 2020. Dan yang terpenting, program yang dilaksanakan mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan angka kemiskinan, khususnya di Kaltara,†ungkapnya.
Termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal Kaltara. Dimana, disosialisasikan langsung oleh pihak Poltekesos Bandung sebagai bentuk tindak lanjut penandatangan kerjasama antara Provinsi Kaltara dengan Poltekesos Bandung pada Januari 2020.(humas)
Discussion about this post