TARAKAN – Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (11/3) melakukan pertemuan dengan pihak Unit Perubahan Iklim Pemerintahan Inggris (UK Climate Change Unit- UKCCU) dan The Asia Foundation (AF).
Pertemuan yang berlangsung di Swiss-Bell Hotel Tarakan tersebut, membahas program Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, Risdianto, Kamis (12/3).
Risdianto mengatakan, UKCCU lewat program-programnya banyak membantu kementerian dan lembaga, khususnya LHK, pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten) dalam pencapaian target kehutanan sosial, review perizinan, untuk penataan izin yang lebih baik, dan memperbaiki instrument kebijakan. Salah satunya lewat program TAPE.
“Pemprov Kaltara sebagai pionir program TAPE di Indonesia. Untuk inilah UKCCU dan The AF berkunjung ke Kaltara. Bertemu dan berdiskusi langsung dengan jajaran Pemprov Kaltara,†kata Risdianto.
Dalam pertemuan singkat tersebut, tim dari Pemprov Kaltara yang terdiri dari Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Datu Iqra Ramadan, Staf Ahli Bidang Perekonomian Edi Suharto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara dr Wiranegara Tan mempresentasikan program TAPE yang telah dirancang dan akan dikerjakan kedepannya.
Salah satunya, terkait komitmen yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltara dalam pengelolaan hutan dan lahan untuk pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
Dalam proses diskusi, pihak UKCCU dan The AF menganggap program TAPE menarik dan baik untuk dilaksanakan. “Untuk itu, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di internal pemerintahan Inggris terkait skema bantuan kerja sama yang bisa dilakukan kedepannya,†ungkap Risdianto.
“Pihak UKCCU juga berharap kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, untuk dapat memaparkan TAPE secara langsung pada saat acara konferensi di Inggris,†tambahnya. Dijadwalkan pada Jumat (13/3), tim Pemprov Kaltara akan mensosialisasikan TAPE keapda pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.(humas)
Discussion about this post