TANJUNG SELOR – Pangsa tenaga kerja di Kaltara sudah dominasi oleh tamatan jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), setelah dua tahun sebelumnya (2018-2019) dikuasai oleh tamatan jenjang SD. Namun demikian, untuk mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Pemprov Kaltara masih perlu berupaya keras melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan bidang pendidikan.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun belakangan, penduduk yang bekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah berangsur-angsur turun. Tahun 2018 sebanyak 114.351 orang (34,5%), tahun 2019 sebanyak 120.116 orang (35,7%), dan tahun 2020 yang diukur terkahir pada bulan Februari tersisa 111.403 orang (31,9%).
Data lain disebutkan, penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMP menjadi 57.483 orang (16,49 %) dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2020. Gabungan pendidikan SMA dan SMK tahun ini menjadi mayoritas karena menguasai pangsa tenaga kerja sebanyak 33,22 persen atau 115.802 orang.
Adapun penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi pada jenjang Diploma sebanyak 13,9 ribu orang (3,98 %) dan jenjang Universitas sebanyak 50,1 ribu orang (14,37 %).
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sejatinya lulusan SMA diharapkan masuk ke perguruan tinggi agar kelak memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 dan S1. Pemprov pun telah memfasilitasi dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.
“Hanya saja ada kuota. Dan banyak anak-anak lulusan SMA yang akhirnya tidak terserap masuk ke perguruan tinggi. Sehingga memilih untuk bekerja,” ujarnya.
Terhadap SMK kata Gubernur, pola pembinaan siswa SMK menjadi bagian penting dalam penyiapan sumber daya manusia Kaltara yang kompetitif. Tujuan akhirnya, lulusan SMK dapat bersaing dalam era industri dan terserap dunia kerja. Â “Karena saat ini kita di Kaltara tengah menyongsong era industri. Ada proyek PLTA, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Bulungan, dan lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltara, Amat menjelaskan, Pemprov juga telah menyatukan pelaku usaha dan industri dalam wadah yang dinamakan Majelis Pendidikan Kejuruan (MPK). Pola kerjasama yang dibangun dengan dunia usaha dan industri, mampu menjadikan lulusan SMK di Kaltara tahun 2018 terserap ke dunia usaha dan industri sebanyak 94,85 persen.
Catatan ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan ke Disdikbud. Dibanding tahun 2017, anak-anak SMK di Kaltara hanya terserap 36 persen. Artinya, terjadi peningkatan serapan lulusan secara signifikan. “Serapan 94,85 persen itu rekor. Dibanding tahun 2017 baru 36 persen. Itu baru kita mengambil limpahan dari kabupaten. Setelah itu kita buat kerjasama dengan perusahaan,” ujarnya. (humas)
Discussion about this post