Status IDM 2019, Desa Sangat Tertinggal Tinggal 26

TANJUNG SELOR – Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2019 melebihi target yang ditentukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara Tahun 2016-2021. Utamanya, berkurangnya desa sangat tertinggal dari 14,31 persen menjadi 5,82 persen.

Dituturkan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, H Amir Bakry, pada akhir 2019 jumlah desa sangat tertinggal di Kaltara mencapai 64 desa. “Jumlah tersebut menurun, setelah beberapa hari lalu kembali dilakukan validasi sehingga tersisa 26 desa sangat tertinggal,” katanya.

Dipastikan Amir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berupaya untuk meningkatkan status IDM hingga tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju hingga semua desa menjadi desa mandiri. “Sisa 26 desa yang berstatus desa sangat tertinggal, masing-masing 2 desa di Malinau (Malinau Selatan) dan 24 desa di Nunukan (Lumbis Ogong dan Krayan), karena terbatasnya transportasi disana,” ucapnya.

Lebih jauh, Amir menyebutkan bahwa pada 30 Juni lalu, DPMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang) dan Tenaga Ahli (TA) Provinsi Kaltara telah melakukan penandatanganan berita acara hasil validasi status IDM Provinsi Kaltara. Dan, Kaltara masuk 10 besar dari 34 provinsi yang berhasil update IDM 100 persen.

“Status IDM 2019 ini merupakan hasil berita acara rekapitulasi di Provinsi Kaltara. Untuk status desanya, masih menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada bulan ini,” ulasnya.

Guna diketahui, ada 3 kriteria utama yang menentukan peningkatan status desa, yakni indikator ekonomi, sosial dan ekologi. Hal inilah yang membuat koordinasi dan sinergitas antar OPD sangat dibutuhkan. “Kami juga terbantukan oleh para pendamping lokal desa pada 447 desa di Kaltara, karena menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan desa,” tutupnya.(humas)