JAKARTA – Keluhan masyarakat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan yang disampaikan beberapa waktu lalu ke Senator Hasan Basri, kembali disuarakan dalam rapat dengar pendapat secara virtual Komite II DPD RI dengan mitra kerjanya Kememterian BUMN, Selasa (15/9/20).
Senator HB menekankan pada dua persoalan masyarakat Bunyu terhadap hadirnya salah satu perusahaan milik negara (pertamina field wilayah 5) bunyu yakni soal infra struktur jalan yang tidak berbanding lurus dengan “eksploitasi” hasil alam berupa gas diwilayah itu, kemudian soal akses tenaga kerja untuk anak muda lokal dibunyu.
“ini saya beberapa ketemu dengan tokoh masyarakat pulau bunyu bahkan beberapa hari yang lalu perwakilan pemuda sekaligus pemerhati masyarakat lokal bunyu lansung menemui saya dijakarta. inti permasalahan ada pada dua point itu, sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi kami dikomite II untuk mendapatkan perhatian serius dari saudara menteri BUMN, sehingga perusahaan yang ada didaerah itu memberi sumbangsi lebih demi kemajuan pulau Bunyu” Ungkap HB
lebih jauh senator dengan nomor anggota B-95 ini mengungkapkan agar perusahaan2 yang beroperasi disana bisa memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur jalan serta rekrutmen tenaga kerja lokal. hal ini menurutnya sebagai upaya untk saling berbagi peran demi kebaikan bersama, sekaligus tanggungjawab perusahaan dalam membangun daerah usahanya.
“Masa sumber daya alamnya diambil tapi tidak dibangun daerahnya, ini semua juga demi terciptanya rasa keadilan ditengah masyarakat” tegasnya.
selain menyampaikan lansung keluhan masyarakat bunyu kepada mentri BUMN Erick Thohir, Hasan Basri juga tak lupa meminta dukungan kepada kementerian dimaksud untuk alokasi anggaran dalam mendukung penanganan covid-19 didaerah khusunya yang masuk daerah zona merah. (admin)
