TARAKAN – Aksi unjuk rasa dari Aliansi gerakan mahasiswa dan pemuda peduli rakyat (Gempar) Kota Tarakan dan buruh mendapatkan pengamanan ketat dari personil Kepolisian dan TNI, Senin (12/10/2020).
Kapolres Tarakan, AKBP Fillol Praja Arthadira menerangkan, kegiatan pengamanan dari Aliansi Gempar dan rburuh, dengan tema yang diusung adalah menolak UU omnibuslaw (cipta kerja), dari pihak kepolisian menurunkan personil gabungan TNI/Polri sebanyak 650 orang.
“Ada BKO dari Polda dan Brimod, dan rekan TNI di Tarakan,” terangnya.
Kapolres Tarakan juga mengatakan, aksi demo berlangsung dengan dan berjalan damai sesuai judul aksi damai.
“Bawasannya memang niat awal baik dan damai, kami sampaikan setiap kali ada kegiatan tolong disampikan kepada Kepolisian supaya kami menjembatani dan membantu kegiatan di DPRD Tarakan,” tuturnya.
Sementara itu, Dandim 0907 Tarakan, Letkol Inf Eko Antoni Chandra Lestianto, mengatakan TNI menurunkan sekitar 150 personil gabungan, dari Kodim 0907/Trk, Lantamal XIII Tarakan, Lanud Anang Busra dan Yonif Raider 613.
“Dari Kodim yang berseragam 32 personil, tapi total keseluruhan gabungan TNI 150 orang, dan ini atas permintaan dari Kepolisian,” katanya.
Dandim menjelaskan, sesuai hasil komunikasi bersama Kepolisian untuk bagaimana menyikapi kegiatan tanggal 12 Oktober ini.
“Pak Kapolres minta bantuan perkuatan untuk menjaga objek vital dan memperkuat situasi di Gedung DPRD Tarakan,” tuturnya.
Personel TNI juga disebar untuk melakukan pengamanan, fokusnya ke obyek vital dan sifatnya membantu menenangkan massa.
“hamdulillah lancar semua, aspirasi sudah diterima dan akan disampaikan ke pusat dan saya ucapkan terimakasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan buruh yang sudah menjaga ketertiban sampai dengan saat ini,” pungkasnya. (wic/Iik)
Discussion about this post