TARAKAN – Walikota Tarakan besama Ketua DPRD Tarakan dan anggota duduk bersama dengan ratusan mahasiswa yang sedang berunjuk rasa tolak undang-undang omnbuslaw (cipta kerja) di depan kantor DPRD Tarakan, Senin (12/10/2020).
Selain menolak omnibuslaw, mahasiswa juga meinta anggota DPRD Tarakn tidak anti kritik, maka untuk itu ketua dan seluruh anggota DPRD Tarakan diminta untuk kembali bersumpah dihadapan pendemo.
“Kami menyumpah ulang anggota DPRD Tarakan karena pada waktu disumpah kami tidak dilibatkan atau tidak melihat, jadi kami sumpah kembali agar bisa menjadi pegangan DRPD Tarakan untuk bekerja,†tutur Korlap Gempar, Muhammad Khairul.
Selain itu mahasiswa juga menuntut pihak aparat tidak melakukan tindakan represif dan meminta Kapolres Tarakan untuk bertanggung jawab kepada rekan pendemo yang terluka pada saat aksi demo jilid I.
Baca Juga:
- Ratusan Mahasiswa dan Buruh se-Tarakan Unjuk Rasa Tolak UU OmnibuslawÂ
- Luna Syantik Hibur Pendemo Agar Damai
Seluruh tuntutan dari mahasiswa diterima oleh pemerintah Tarakan dan DPRD Tarakan dengan ditandanganinya petisi langsung dihadapan seluruh pendemo.
“Intinya dari tuntutan mahasiswa yakni menolak UU omnibuslaw (cipta kerja) dan meminta presiden untuk membuat perpu pengganti undang-undang, saya walikota Tarakan dan DPRD akan meneruskan aspirasi masyarakat,†tutur Walikota Tarakan Khairul.
Sementara itu Ketua DPRD Tarakan AL Rhazali mengatakan, jika DPRD Tarakan dinilai anti kiritik pihaknya komitmen kedepan akan perbaiki.
“Intinya kita akan perbaiki diri kedepan, komitmen seluruh jajaran DPRD bersama Walikota juga sudah kita tandatangi bersama mahasiswa,†tuturnya. (wic/iik)
