TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD) telah berupaya memberikan keringanan pajak seperti yang tercantum pada Peraturan Gubernur (pergub) No. 45/2020 dan meningkatkan perolehan pajak motor dengan memberikan pembebasan denda, bea balik nama (BBN), dan pemberian keringanan pokok pajak selama 3 bulan yang berlaku mulai 1 September hingga 30 November lalu. Namun, upaya tersebut tidak dapat mendongkrak peningkatan realisasi pajak daerah menjadi 100 persen.
“Penurunan realisasi pajak ini tidak hanya provinsi kita yang mengalami, tapi seluruh provinsi di Indonesia. Kita telah berupaya memberikan keringanan pajak sebesar 10 persen untuk jatuh tempo 1 tahun, masa pajak jatuh tempo sebesar 15 persen, hingga masa jatuh tempo 5 tahun sebesar 30 persen. Namun, dikarenakan masa pandemi secara kuantitas bertambah namun secara kualitas menurun,†tutur kepala BP2RD Kaltara, Ishak, baru-baru ini.
Untuk meningkatkan realisasi pajak di tahun mendatang, BP2RD Kaltara akan berfokus pada pajak kendaraan umum dan meningkatkan 2 inovasi. “Kami memiliki program baru sebagai inovasi di 2021, yaitu Samsat Jelajah dan akan membangun kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk Samsat Jelajah, diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah jauh dengan metode jemput bola dengan tujuan memudahkan masyarakat Kaltara dalam membayar pajak. Sedangkan untuk kerja sama dengan PT Pos, untuk saat ini masih dalam tahap pembahasan perjanjian kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding),†ungkap Ishak.
Sebagai informasi tambahan, keringanan yang tertera pada Pergub No. 45/2020 hanya berlaku bagi pemilik kendaraan roda 2 dan 4. Keringanan ini tidak berlaku bagi alat berat, namun hanya sedikit perusahaan alat berat yang belum membayar pajaknya.(humas)
