Gedung Kantor BINDA Kaltara Segera Diresmikan

Rencananya Peresmian Dilakukan Kepala BIN

TANJUNG SELOR – Gedung Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera diresmikan. Pasalnya, pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Bayangkara Pasir Putih, Tarakan Barat tersebut telah 100 persen rampung.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie secara langsung menyampaikan laporan selesainya pembangunan gedung yang merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk BIN itu, kepada Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, Selasa (12/1). Dalam kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan penandatanganan Naskah Hibah dari Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara kepada BIN melalui Waka BIN.

Gubernur mengungkapkan, pada 2020, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 15,3 miliar (sesuai kontrak) untuk pembangunan fisik gedung BINDA Kaltara. “Kalau perencanaannya mulai 2019, namun baru 2020 dilakukan pembangunan fisiknya. Dan, alhamdulillah kurun waktu 2 tahun sudah selesai,” kata Gubernur.

Secara total, mulai dari perencanaan hingga pembangunannya, lewat APBD Kaltara 2019 hingga 2020 digelontorkan dana yang nilainya hampir Rp 16 miliar.

Sebagai informasi, gedung kantor BINDA Kaltara berdiri diatas lahan seluas 6.555,21 meter persegi. Gedung sendiri berdiri di atas lahan seluas 2.205 meter persegi berlantai 3. Luas tiap lantai meliputi, lantai 1 seluas 735 meter persegi, lantai 2 (735 meter persegi), dan lantai 3 (735 meter persegi). Dilengkapi juga area parkir seluas 606.98 meter persegi, serta rumah dinas berukuran 21 meter kali 10 meter.

Irianto menuturkan, rencananya gedung kantor BINDA Provinsi Kaltara akan diresmikan oleh Kepala BIN Jenderal Pol. Purn Budi Gunawan bersama Gubernur Kaltara.

“Salah satu upaya Pemprov Kaltara dalam mendukung sistem keamanan nasional adalah dengan membantu pembangunan gedung kantor ini. Apalagi, Kaltara merupakan salah satu daerah yang menjadi beranda nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup Gubernur. (humas)