TANA TIDUNG – Aksi penipuan kembali terjadi di Kabupaten Tana Tidung, tak tanggung-tanggung nama ketua DPRD KTT Jamhari dipakai penipu untuk melancarkan aksinya.
Melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp (WA), pelaku menghubungi target korbannya, pertama dengan mengenalkan diri sebagai Jamhari (Nama Ketua DPRD KTT), kemudian pelaku berpura-pura bertanya nomor salah satu pegawai di Pemkab KTT.
Setelah korban memberikan respon, pelaku melancarkan aksinya dengan menanyakan posisi dan selanjutnya meminta tolong meminta sejumlah uang dan pulsa.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD KTT, Jamhari mengatakan bahwa aksi tersebut tidak benar, Ia tidak pernah meminta uang atau pulsa kepada siapapun.
“Sangat disayangkan ada orang tidak bertanggungjawab menggunakan nama saya untuk penipuan,” ujarnya kepada fokusborneo.com, Ahad (20/6/2021).
Jamhari juga kaget setelah mendapatkan informasi tersebut dari kerabat dan rekan-rekannya, nomor yang digunakan pelaku 081377743331 juga menggunakan foto profil dirinya.
“Saya imbau dan berharap masyarakat hati-hati dan waspada jangan tertipu. Jika ada seperti itu baik telpon, SMS, maupun WA segera laporkan,” katanya.
Jamhari menjelaskan, aksi tipu-tipu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab ini memilih korbannya secara random. Artinya, siapa pun bisa menjadi korban.
“Mudahan tidak ada masyarakat yang tertipu,” harapnya.
Politisi partai Amanat Nasional Tana Tidung itu menambahkan, untuk memperlancar aksinya pelaku sudah mengantongi sejumlah data korban seperti nama, nomor telepon, dan email.
“Masyarakat harus waspada terhadap aksi penipuan. Apalagi aksi penipuan selalu memanfaatkan berbagai macam program yang sedang digulirkan. Polri pun menyebut ada ribuan penipu sudah bersiap memanfaatkan program vaksinasi Covid-19 untuk melakukan aksi kejahatannya,” tuturnya.
“Dengan menjalankan modus operandi berpura-pura sebagai Tenaga Kesehatan (Nakes), pelaku mengaku bisa mempercepat antrean. Namun, ia meminta bayaran melalui transfer uang ke bank dan dilakukan via SMS atau telepon,” ucapnya.
Jamhari pun menyorot beberapa poin penting yang harus segera diperhatikan pemerintah.
“Pertama, masalah kebocoran data pribadi. Ini harus diperhatikan. Karena, pelaku memiliki data pribadi calon korban. Masalah kedua adalah kepemilikan rekening bank, ini harus menjadi perhatian penting dari lembaga keuangan perbankan. Mengapa rekening bank digunakan untuk kejahatan,” katanya.
Khusus data pribadi, Ketua partai Amanat Nasional Tana Tidung ini berharap data yang ada bisa diintegrasikan dengan sektor yang terkait. Sebagai contoh, KTP yang terintegrasi dengan kepemilikan rekening yang digunakan oleh penipu. Dengan demikian, pengungkapan kasus-kasus seperti ini menjadi lebih mudah dan cepat.
“Jika sudah ada laporan masyarakat, jajaran Polri harus segera mengusut tuntas dan melakukan tindakan preventif terhadap aksi penipuan. Jangan sampai menuai korban seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong,” tandas Jamhari. (her/Iik)
