Kemenkopolhukam Respon Cepat Kebutuhan Telekomunikasi di Tana Tidung

TANA TIDUNG – Kemenkopolhukam RI respon cepat kebutuhan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tana Tidung khususnya jaringan telekomunikasi.

Untuk melihat langsung kondisi di lapangan, Marsma TNI Dr. Sigit Priyono GSC,S.IP., M.Sc Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika turun langsung melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tana Tidung, Kamis (7/10/2021).

Kedatangan rombongan dari Kemenkopolhukam di KTT langsung disambut baik Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali bersama Wakil Bupati Hendrik.

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Dr. Sigit Priyono GSC,S.IP., M.Sc mengatakan kunjungan kerjanya ke KTT merupakan tindak lanjut dari audiensi Bupati KTT Ibrahim Ali di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kedatangan kita disini sebenarnya merespon daripada satu audiensi pak Bupati ke kantor kami sehingga kami melihat bahwa apa yang disampaikan pak Bupati itu juga merupakan kebutuhan rakyat yang mendasar yakni pusat telekomunikasi,” terangnya kepada media.

Melihat kondisi di Kabupaten Tana Tidung, Kemenkopolhukam sebagai koordinator tetap bertanggungjawab terhadap Kementerian Informatika maka pihaknya langsung turun ke lapangan.

“Makanya kami datang kesini untuk mengintegrasikan bagaimana Kementerian dan Lembaga Kominfo dan juga BUMN yang dibawahnya ada Telkom, Telkomsel, Indosat, untuk bagaimana melayani terbaik dari pada jaringan telekomunikasi yang ada disini,” ujarnya.

Jenderal TNI ini mengatakan, wilayah Tana Tidung juga berpotensi terjadinya trans lokal prime adat daerah dan trans nasional prime yang dari luar melalui jalur – jalur transportasi air termasuk juga alur bencana alam.

Komunikasi dan informasi ini paing tidak bisa menyelamatkan rakyatnya. Sehingga diharapkan nanti kedepannya ini ada satu perubahan tentang pelayanan telekomunikasi yang dibutuhkan dan jaringan yang ada.

“Sudah terbagi adanya operator-operator yang bertanggung jawab. Sisanya masing-masing termasuk juga dari atas dari Bakti, juga ada satu program yang non 3T ya nanti Puskesmas, Pendidikan juga ada disitu sehingga juga ada pemetaan bagian-bagian mana yang akan menyediakan dari pada fasilitas komunikasinya,” terangnya.

Terkait dengan pengerjaan jaringan telekomunikasi di KTT saat ini sudah berjalan, selama 4 sampai 6 bulan kedepan akan dilihat indikatornya apakah ada perubahan atau tidak. Secepatnya Kemenkopolhukam akan segera melakukan monitoring dan evaluasi. (her/iik)