TANA TIDUNG – Pembangunan dan peningkatan infrastruktur salah satu fokus utama program Visi Misi Kepala Daerah Ibrahim Ali dan Hendrik.
Usai membuka Musrembang KTT tahun 2023, Ibrahim Ali mengungkapkan fokus utama pembangunan infrastruktur adalah Melaksanakan pembangunan pusat pemerintahan.
“Makanya saya bilang kita kan punya grand design yang akan kita fokus pertama adalah pusat pemerintahan dulu dan kemudian yang kita lanjutkan adalah bagaimana membenahi tata kota, kita akan mempermak KTT ini,” ujarnya, Rabu (23/3/2022).
Terkait dengan anggaran, Bupati mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi 50 – 70 persen untuk infrastruktur disamping belanja pegawai.
“Jadi infrastrukturnya kita fokuskan sekarang ini masih fokus berbicara pembangunan pusat pemerintahan, Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan tahun ini kita akan melaksanakan peletakan baru pertama, Insya Allah doakanlah mudah-mudahan tidak ada halangan,” jelas Bupati.
Untuk anggaran pembangunan pusat pemerintahan akan menggunakan APBD KTT dengan sistem tahun jamak. Disekitar kantor DPRD KTT sekitar Rp 36 Milliar, kemudian kantor DPRD Rp 16 Milliar.
Dengan alokasi anggaran tersebut pembangunan kantor DPRD belum sampai tuntas. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 95 Milliar, karena anggaran minim sampai tahun 2024 hanya dialokasikan sekitar Rp 69 Milliar.
“Kemudian berbicara untuk kantor Bupatinya ada 3 gedung, gedung A nya kurang lebih Rp 60 Milliar, gedung B sekitar Rp 35 Milliar, gedung C sekitar Rp 35 Milliar, dengan fasilitas yang lengkap,” terangnya.
Pusat pemerintahan nantinya akan dinamakan pusat kota baru mandiri. Selain pusat pemerintahan di lokasi tersebut diharapkan ada kota baru.
“Nanti di lahan 405 hektar itu bukan hanya kantor DPRD, Kantor Bupati yang berdiri disana, mungkin ada kantor Polres kemudian ada kantor Dandim kemudian ada kantor kajari. Kemudian nanti disana ada perumahan PNS, perumahan Bupati kemudian ada peradaban baru, ada kantor/balai adat. Kemudian ada Sentra perekonomian disana, mungkin ada mall dan lain-lain, seperti itulah design kita,” jelasnya.
Bupati berharap, kota baru yang ada di KTT
bisa menjadi pilot project percontohan di Kaltara untuk tata ruang dan tata design. “Saya minta kita tidak usah Keburu-buru tapi kita design semaksimal mungkin kita rencanakan sebaik mungkin supaya bisa bermanfaat dalam jangka panjang,” sambungnya.
Bupati menambahkan, proses pembangunan pusat pemerintahan di KTT sudah sangat luar biasa sejak 13 September 2021 sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri KLHK. Kemudian menerima hibah adendum PT. Adindo dari 181,843 hektar menjadi 181.409 hektar.
“Nah statusnya adalah HP bukan produksi masih HGU nya Adindo, maka yang harus kita lakukan adalah meminta permohonan status lahan tersebut dari HP diturunkan menjadi HPK hutan produksi yang dapat dikonversi, ini regulasi dalam undang-undang cipta kerja. Jadi ini harus di rubah dulu, diturunkan gradenya,” katanya.
Selanjutnya pada tanggal 24 februari 2022, Menteri KLHK sudah menandatangani status kawasan pusat pemerintahan sudah menjadi HPK.
Karena statusnya sudah HPK, Pemerintah KTT saat ini terus mendorong status lahan tersebut menjadi HPL. “Kita sudah minta ke pak Wamen untuk di push terus karena ini untuk kepentingan masyarakat. Hampir 14 tahun KTT berdiri belum memiliki aset besar.
“Insya Allah mudah-mudahan ini kita baru memiliki aset secara sah, jadi kalau dia statusnya sudah menjadi HPL maka nanti kita akan lepas urusan dengan KLHK, nanti setelah itu urusan kita dengan kementerian BPN/ATR badan pertanahan. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan sosialisasi dulu ke masyarakat, kita jelaskan dulu ke masyarakat yang ada disana,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Bupati meminta kepada seluruh Kades untuk membantu, membackup, dan mengawal serta mengamankan gejolak di masyarakat, salah satunya oknum yang tidak senang dengan pemerintahan saat ini. (her/Iik)
Discussion about this post