Ukur Efektivitas Pembangunan, Pemprov Kaltara Gelar Diseminasi Kajian Fiskal

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Perekonomian Setprov Kaltara menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kaltara dan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2022, Selasa (24/5/2022).

Secara teknis, Pemprov Kaltara berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara dalam melaksanakan agenda bertema “Sinergi Peningkatan Ekonomi Kalimantan Utara Melalui Optimalisasi Pengelolaan Fiskal dan Tata Kelola BLU, BLUD, Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi Infrastruktur” ini.

Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah menyampaikan, kegiatan ini dapat membantu mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD. Khususnya dalam mencapai target-target pembangunan nasional dan daerah yang telah direncanakan.

Suriansyah berharap pertemuan ini menjadi momen tepat untuk saling memberikan informasi perihal pencapaian target-target makro ekonomi yang didukung kinerja pendapatan dan belanja dalam APBN dan APBD di Kaltara.

“Melalui pertemuan ini, kita bisa mengetahui data potensi daerah dan rencana kegiatan atau proyek infrastruktur yang dapat dibiayai melalui pembiayaan daerah. Termasuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan BLU dan BLUD bagi para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan asistensi pembinaan,” kata Suriansyah.

Dengan adanya Diseminasi Fiskal Regional ini, Suriansyah kemudian berharap dapat menyelaraskan dan mensinergikan program-program dengan menghasilkan langkah-langkah strategis. Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkualitas dalam mendukung perekonomian Kaltara.

“Sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Wahyu Prihantoro mengatakan, diseminasi kajian fiskal regional menjadi momen tepat untuk menggali potensi daerah yang dapat didukung APBN dan APBD. Dengan begitu, kedepannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi paska masa pandemi.

“Optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi paska pandemi menjadi fokus kita bersama. Dimana keberadaan APBN dan APBD memiliki peran penting untuk mendukung itu semua,” kata Wahyu. (dkisp)